BERITA

KOTAMOBAGU - Sebagian besar partai politik (parpol) dan peserta Sosialisasi PKPU No. 6/2023 terkait penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi Kursi DPRD Kota Kotamobagu mengapresiasi kinerja KPU Kota Kotamobagu. "KPU Kota Kotamobagu sudah maksimal dan bekerja sesuai kepentingan semua pihak. Karenanya patut mendapat apresiasi," tegas Verdinan Mokodompit, Sekretaris Perindo Kotamobagu, di Hotel Sutan Raja, Selasa (28/03/2023). "Terkait pemisahan kecamatan di dapil 1 utara dan timur sebenarnya ibarat rumah tangga yang tadinya bersama dalam satu rumah sekarang harus dipisahkan dan jalan masing-masing tapi mau tidak mau harus dijalani." Hal senada disampaikan Sudirman Mamonto dari Partai Golkar Kotamobagu. Menurutnya KPU Kotamobagu sudah bekerja sesuai regulasi dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat khususnya di empat kecamatan. "Sekarang terpulang kepada parpol sendiri apa sudah siap menghadapi perubahan dapil pada pemilu 2024 mendatang." Sementara itu Asep Sabar, anggota KPU Kota Kotamobagu yang membidangi teknis penyelenggaraan secàra panjang lebar menjelaskan kronologis penataan dapil sebagaimana PKPU 6/2022 yang diawali dengan uji publik dan tanggapan masyarakat. "Kami sudah menyampaikan apa-apa yang menjadi permintaan maupun respon masyarakat dan parpol terkait dapil. Bahkan tanggapan-tanggapan tersebut sudah disampaikan langsung ke KPU RI. Yang hasilnya sudah tercantum dalam PKPU No. 6/2023."  Dan, lanjut Asep, dengan sudah ditetapkannya dapil pemilu 2024 di Kota Kotamobagu, tugas KPU berikutnya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, stakeholder serta parpol yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Dalam kesempatan lain Asisten I Pemkot Kotamobagu: Nasrin Paputungan menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi dan membantu berbagai kebutuhan terkait pelaksanaan pemilu 2024. "Kami berharap pelaksanaan pemilu di daerah ini berlangsung aman dan kondusif tidak ada pergolakan di masyarakat." Demikian pula Kapolres dan Komandan KODIM, dalam penyampaiannya mereka berharap indeks kerawanan yang sudah disampaikan pengawas pemilu tidak akan terjadi di Kota Kotamobagu. Kedua pimpinan Polri dan TNI itu juga siap mengawal jalannya pelaksanaan pemilu dalam rangka menjaga agar berjalan dengan baik tanpa harus ada gangguan keamanan maupun lainnya yang menyebabkan jalannya tahapan jadi terganggu. Dalam acara sosialisasi yang dirangkaikan dengan evaluasi serta buka puasa bersama itu, Pimpinan Bawaslu Kotamobagu: Ivan Tandayu, sempat menjelaskan terkait indikator kerawanan pemilu. "Memang sepintas nampaknya menakutkan apalagi Sulut berada di posisi kedua setelah DKI Jakarta dalam hal kerawanan pemilu. Tapi mudah-mudahan, sebagaimana halnya pilgub 2020, kerawanan tersebut tidak akan terjadi dan malah justru meningkatkan angka partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi Sulut di pilgub serentak 2020 kemarin ternyata tertinggi ditengah situasi covid-19. "Karena itu butuh perhatian semua pihak untuk sama-sama mensukseskan seluruh tahapan pemilu. Bawaslu sekarang lebih mengedepankan pencegahan agar jalannya pemilu sesuai regulasi yang ada." Ketua KPU Kota Kotamobagu dalam kesempatan membuka dan menutup acara berharap komunikasi dan koordinasi antara stakeholder, forkpimda serta parpol harus terjalin dengan baik. Bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu untuk mensukseskan pemilu tapi juga semua pihak harus berjibaku dan berperan di posisinya masing-masing. "Apalagi di sini ada tokoh masyarakat, ormas dan media yang sudah pasti ingin pemilu berjalan dengan baik dan kondusif." Hadir di acara tersebut anggota KPU Kotamobagu lainnya: Zulkifli Kadengkang dan Adrian H. Dayoh serta Frans T. Manoppo, Sekretaris KPU Kota Kotamobagu bersama seluruh jajaran.  Sedangkan parpol yang hadir di acara itu antara lain: PDIP, PKB, Gerindra, Partai Nasdem, PPP, PKS, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Golkar, Perindo, Hanura dan Partai Demokrat(*)

Kotamobagu - KPU Kota Kotamobagu melalui Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia (Sosdiklih, Parmas dan SDM), Zulkifli Kadengkang mengajak seluruh masyarakat masyarakat agar menerima Petugas Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih) dalam melakukan melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pemilu Tahun 2024. "Kami berharap supaya seluruh warga Kota Kotamobagu mari kita sukseskan Tahapan Coklit ini, nanti ada Pantarlih yang datang ke rumah-rumah warga, mereka ini yang menjadi ujung tombak kita dalam menyusun daftar pemilih untuk Pemilu 2024." kata Zulkifli, Minggu (12-2-2023). Menurut Zulkifli, saat ini tahapan Pemilu 2024 terus berjalan, olehnya kami mengajak seluruh warga agar turut serta menyukseskan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahunan ini, termasuk dalam tahapan coklit. Zulkifli menjelaskan, tahapan coklit ini sangat penting dalam memastikan jumlah daftar pemilih yang akurat dan mutakhir untuk menjamin hak konstitusi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menyalurkan hak pilih mereka pada 14 Februari 2024. "Data pemilih yang akurat dan mutakhir menjadi salah satu bagian penting untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas," jelasnya. Dalam kesempatan itu pula, ia berharap masyarakat turut serta menyukseskan tahapan ini dengan memberikan data yang benar. Untuk mempermudah Pantarlih, dengan memberikan dokumen yang diminta oleh Pantarlih untuk dicocokan dan diteliti keseuaian datanya. Dokumen yang disiapkan pemilih yakni KTP-el dan kartu keluarga (KK) terbaru. "Pantarlih yang bertugas menggunakan atribut khusus berupa tanda pengenal, rompi dan juga topi Pantarlih. Mereka (Pantarlih, red) akan melakukan coklit data pemilih ini datang ke rumah warga satu per satu sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023 untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dan mutakhir," terang Komisioner yang juga berlatar jurnalis ini. Zulkifli pun meminta, agar Pantarlih dalam melaksanakan tugas harus selalu mempedomani aturan dan tata cara coklit yang telah disampaikan dalam bimbingan teknis demi suksesnya Pemilu yang Luber dan Jurdil. Terinformasi bahwa, KPU Kota Kotamobagu melalui PPS telah melantik sebanyak 350 Pantatlih secara serentak siang tadi pukul 13.00 Wita pada 33 desa dan kelurahan di 4 kecamatan.

KOTAMOBAGU - Wali Kota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kotamobagu dan Petugas Pemutakhiran Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Ahmad Yani Kotamobagu, Senin (13/2/2023) pagi. Nampak hadir komisoner KPUD Kotamobagu Zulkifly Kadengkang, Herdy Dayoh, Sekretaris KPUD Frans A. Manoppo, PPS Kelurahan Matali, serta Petugas Pantarlih Kelurahan Matali. Menurut Wali Kota, tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih ini sangat penting untuk melakukan verifikasi dan memastikan data pemilih yang akurat dan mutakhir. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Kotamobagu saya mendukung penuh pelaksanaan Coklit data pemilih ini. Hal ini penting dan strategis untuk memastikan data pemilih yang akurat dan mutakhir yang akan berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2024 mendatang,” ucap Wali Kota Wali Kota juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kotamobagu untuk dapat ikut serta mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan tahapan Coklit data pemilih ini. “Saya menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kota Kotamobagu khususnya yang telah memiliki hak pilih untuk dapat berpartisipasi aktif mendukung serta mensukseskan tahapan Coklit ini, dengan menerima petugas Pantarlih yang akan berkunjung ke rumah masing-masing, dan menyiapkan data administrasi kependudukan yang akurat. Kita harus bersama-sama mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 nanti,” ujar Wali Kota. Sementara Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kotamobagu, Yokman Muhaling, mengatakan, sesuai tahapan yang ada, kegiatan Coklit akan berlangsung dari tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023. “Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Di Kota Kotamobagu sendiri katanya, jumlah Pantarlih sama dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 350, dimana dalam formulir A-Daftar Pemilih, jumlah pemilih yang ada sebanyak 94.358 pemilih.” ucap Yokman.  Menurutnya, hasil kerja Pantarlih ini menujukkan kualitas data pemilih nanti. Untuk itu, Yokman berharap agar Pantarlih dapat melaksanakan kegiatan Coklit dengan penuh tanggungjawab sesuai regulasi.  "Saya berharap kepada Pantarlih agar menjadikan tugas ini sebagai sebuah proses demokrasi yang  bernilai," kata Yokman.(*)

Kotamobagu - Pagi ini (12/2/2023) secara serentak Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Kotamobagu melaksanakan Tahapan Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilu Tahun 2024. Atas nama Ketua KPU Kota Kotamobagu, Ketua PPS melantik sebanyak 350 Pantarlih se-Kota Kotamobagu sekaligus dengan pengambilan Sumpah dan Janji Pantarlih sesuai agama dan keyakinan masing-masing Pantarlih dan didampingi oleh Rohaniawan.  Acara pelantikan Pantarlih Pemilu 2024 di Kota Kotamobagu dilaksanakan secara serentak pukul 13.00 Wita di sekretariat PPS pada 33 Desa dan Kelurahan se-Kota Kotamobagu. Rangkaian kegiatan pelantikan juga diisi pembacaan serta penandatanganan Pakta Integritas  Pantarlih Pemilu 2024 oleh seluruh Pantarlih. Pasca pelantikan dilanjutkan dengan apel siaga Pantarlih diawali dengan pemberian rompi dan alat kelengkapan coklit secara simbolis dari Ketua PPS kepada salah satu Pantarlih yang dilaksanakan di Sekretariat PPK. Diakhir kegiatan, Pantarlih Pemilu 2024 mendapatkan bimbingan teknis coklit oleh Anggota PPS. Turut hadir dalam pelantikan Pantarlih Pengawas Desa dan Kelurahan, Sangadi dan Lurah, Babinkamtibmas, Babinsa se-Kota Kotamobagu.

KOTAMOBAGU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi sudah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPR, DPRD Provinsi dan termasuk DPRD Kota Kotamobagu untuk Pemilu 2024, Selasa (07/02/2023).  "Dengan sudah terbit dan diundangkannya PKPU tersebut, maka tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu 2024 sudah selesai, meski di jadwal tahapan dapil baru akan berakhir tanggal 9 Februari 2023 besok," kata Asep Sabar, anggota KPU Kota Kotamobagu di kantornya Selasa sore. Sebagaimana diketahui, ditahapan dapil ini, menurut Asep, KPU Kota Kotamobagu menyampaikan dua rancangan dapil ke KPU RI. Rancangan pertama 3 dapil sebagaimana sudah diberlakukan sejak pemilu 2014 dan rancangan kedua yakni 4 dapil. "Formasi 4 dapil yakni dengan memisahkan dua kecamatan yang tergabung dalam satu dapil di Dapil 1 yakni kecamatan Kotamobagu Utara dengan komposisi 4 kursi dan Kecamatan Kotamobagu Timur sebanyak 6 kursi. "Kalau kita cermati dalam PKPU yang baru terbit formasinya Dapil 1 Kecamatan Kotamobagu Utara, Dapil 2 Kecamatan Kotamobagu Timur, Dapil 3 Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan 7 kursi dan Dapil 4 Kecamatan Kotamobagu Barat dengan 8 kursi." Asep menambahkan setelah ini tahapan selanjutnya adalah pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabapaten/kota, yang tahapannya akan dimulai April mendatang. "Maka dalam tahapan pencalegan nanti semua peserta pemilu sudah langsung menggunakan formasi atau skema dapil baru yakni 4 dapil," tambah Asep yang juga Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Kotamobagu. Terkait dengan tahapan pencalonan, saat ini masih berlangsung tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD atau perseorangan. "Sampai sore ini KPU Kota Kotamobagu masih menunggu data sampel dari seluruh bakal calon anggota DPD untuk kemudian akan dilakukan faktual oleh PPS bersama KPU Kota Kotamobagu. Kita berharap mudah-mudahan dalam. 1-2 hari ini faktualnya sudah bisa dimulai. Mengingat tahapan faktual sudah dimulai sejak Senin (06/02/2023) kemarin," pungkas Asep. (**)

KOTAMOBAGU – Terkait dengan kunjungan kerja (kunker)-nya ke beberapa daerah di Pulau Sulawesi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Bernard Sutrisno, berkesempatan berkunjung ke Kantor KPU Kota Kotamobagu di Jalan Brigjen Katamso Nomor. 56 Kota Kotamobagu. Dalam kesempatan tersebut Sekjen sempat berdialog dengan sseluruh jajaran Sekretariat dan Pimpinan KPU Kota Kotamobagu. Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 saat ini sudah berjalan dan diharapkan adanya koordinasi dan harmonisasi antara pimpinan dengan sekretariat dan soliditas antar sesama sekretariat itu sendiri. “Artinya, apa yang menjadi hasil keputusan pimpinan harus dilaksanakan serta ditindaklanjuti dengan penuh tanggungjawab oleh sekretariat,” tegas Sekjen didampingi beberapa pejabat teras serta Tenaga Ahli Sekjen KPU RI. Termasuk diantaranya ikut mendampingi adalah Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara; Lucky Firnandy Majanto, bersama pejabat teras di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Masih kata Sekjen, staf KPU di semua jenjang harus memahami apa itu makna dan pemahaman integritas dan loyalitas. Keduanya harus saling berkaitan, saling menopang dan jangan sampai terpisah satu dengan lainnya; integritas tanpa loyalitas atau sebaliknya loyalitas tapi tidak berintegritas. Pada kesempatan yang sangat singkat tersebut Sekjen menyempatkan diri melihat langsung sarana dan prasaran yang dimiliki oleh KPU Kota Kotamobagu dalam kesiapan menghadapi Pemilu 2024 yang tahapannya sudah berjalan sejak tahun lalu. Termasuk juga ruangan-ruangan kerja seluruh Divisi, Sub Bagian serta Pimpinan sempat dicek satu persatu oleh Sekjen. Dari hasil kunjungannya tersebut Sekjen berharap memasuki tahapan Pemilu 2024 yang semakin padat seluruh prasarana dan sarana bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Semoga sarana dan prasarana yang sudah tersedia bisa menopang dan membantu kelancaran kerja-kerja sekretariat maupun Pimpinan KPU Kota Kotamobagu.” Ketua KPU Kota Kotamobagu; Iwan H.P Manoppo, didampingi seluruh komisioner lainnya yakni; Asep Sabar, Yokman Muhaling, Zulkifli Kadengkang, Adrian Herdi Dayoh, serta Sekretaris; Frans T.A Manoppo, mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Sekjen KPU RI menjadikan KPU Kota Kotamobagu sebagai salah satu agenda kunkernya kali ini.  “Ditengah kesibukan mengelola Pemilu 2024 secara nasional, Sekjen masih berkesempatan melihat dari dekat kondisi kantor kami dan staf sekretariat KPU Kota Kotamobagu yang senantiasa mem-backup kami dalam menyelenggaran seluruh pekerjaan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai sejak tahun lalu. Mudah-mudahan kondisi ini akan terus berlangsung hingga pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024 berakhir, tentunya dengan hasil yang aman, damai, kondusf serta demokratis.”  Kepada Sekjen, Ketua Iwan menjelaskan bahwa status kantor KPU Kota Kotamobagu sejak 2012 masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kota Kotamobagu. “Yang kami tempati saat ini adalah bangunan eks Kantor Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara keseluruhan kalau dilihat di luar sana adalah bangunan komplek Kantor Bupati Bolaang Mongondow yang sudah tidak dipergunakan lagi sejak adanya pemekaran daerah pada tahun 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai daerah induk pindah ke ibukota yang baru di Lolak.” Terkait kantor KPU Kota Kotamobagu, lanjut Iwan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Kotamobagu. Bahkan DPRD Kota Kotamobagu kami sempat diundang untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan KPU dalam menjalankan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. “Di forum tersebut kami sempat menyampaikan beberapa hal, termasuk kebutuhan kantor sendiri yang tidak lagi berstatus pinjam pakai atau dengan kata lain kami berharap ada hibah kantor ataupun lahan dari Pemerintah Kota Kotamobagu.”  Menanggapi fasilitas dan status kantor, Sekjen meminta Sekretaris KPU Kota Kotamobagu dan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk berkoordinasi segera merenovasi kantor yang kondisinya memang perlu mendapat perhatian. “Kita tunggu koordinasinya, mudah-mudahan dalam waktu dua bulan ke depan sudah bisa dilakukan renovasi atau perbaikan-perbaikan, terutama yang bocor-bocor dan lainnya. Sehingga nantinya tidak mengganggu tahapan pemilu yang berjalan. Jangan lupa pastikan juga sampai kapan KPU Kota Kotamobagu bisa berkantor di lokasi sekarang ini. Jangan sampai nanti ketika tahapan berlangsung tiba-tiba harus pindah karena gedung akan digunakan oleh pemerintah kota. Jadi pastikan lagi.” (***)