BERITA

KPU KOTAMOBAGU – KPU Kotamobagu menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan terkait kajian teknis prosedur dan teknologi informasi dalam pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kegiatan berlangsung Jumat, 26 September 2025, bertempat di ruang rapat kantor KPU Kotamobagu. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kotamobagu Mishart Manoppo, anggota KPU Heriyana Amir dan Hairun Laode, anggota KPU sekaligus Ketua Divisi Teknis Ivan Tandayu, serta jajaran staf teknis dan undangan. Dalam sambutannya, Ivan Tandayu menegaskan bahwa FGD tidak hanya membahas sistem informasi, tetapi juga kendala prosedural yang masih dihadapi. “Diperlukan masukan dan saran konstruktif demi membangun penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik,” ujar Ivan. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan peserta terkait sistem informasi, CP pemberitahuan, hingga sosialisasi Pemilu yang masih perlu ditingkatkan. Heriyana Amir turut menambahkan bahwa persoalan data Pemilu harus diperbaiki agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pemilih. Hasil FGD ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi penting bagi kebijakan Pemilu mendatang, khususnya menuju Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Daerah berikutnya. Penulis: Tekhum / Orlando

KPU KOTAMOBAGU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu mengikuti Knowledge Sharing Implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK yang digelar secara daring oleh KPU RI bekerja sama dengan KemenPAN-RB, pada Kamis 25 September 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk pejabat yang membidangi kepegawaian.   Dalam arahannya, Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI, Yuli Hartati, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen KPU dalam meningkatkan internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam setiap melakukan pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.  “Budaya kerja BerAKHLAK bukan sekadar slogan tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam melakukan pelayanan publik. Sebagai penyelenggara pemilu, kita tidak hanya dituntut profesional, tetapi juga mampu melakukan pelayanan yang transparan dan akuntabel” ujar Yuli.  Sementara, narasumber dari KemenPAN-RB, Karmaji, S.E., M.A.,, berharap sinergi antar ASN dilingkungan KPU dapat diperkuat untuk menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK.  “Saya berharap nilai BerAKHLAK benar-benar diinternalisasi dalam keseharian ASN KPU, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik” ujar Karmaji. Melaui knowledge sharing ini, KPU Kotamobagu menegaskan komitmennya untuk menjadikan nilai BerAKHLAK sebagai fondasi dalam membangun tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Penulis: Sosdiklih Parmas dan SDM / Amar

KPU KOTAMOBAGU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terkait Data Ganda Antara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua secara daring yang digelar oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Selasa 23 September 2025.  Rapat dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara, Lanny Ointu dan Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Papua, Amijaya Halim, serta diikuti KPU Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua. “KPU Papua menyambut baik koordinasi untuk verifikasi data dan berterima kasih atas terjadinya faktualisasi data ganda atas antar Provinsi” Ujar Halim di awal kegiatan. Sementara itu, Lanny Ointu dalam arahannya mengatakan kegiatan ini merupakan tupoksi kita bersama-sama yang sebentar lagi Kab/Kota akan melaksanakan proses rekapitulasi pleno PDPB Triwulan III. Selanjutnya bersama-sama operator Sidalih antar KPU Kab/Kota melakukan eksekusi data ganda. Diketahui rakor tersebut juga diikuti oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Heriyana Amir, dan Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU Kotamobagu. Penulis: Rendatin / Edo

KPU KOTAMOBAGU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu mengikuti Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara daring yang digelar oleh KPU RI, Kamis 18 September 2025. Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Subbagian Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Polce Liando, bersama staf Rendatin KPU Kotamobagu.           Dalam arahan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, M.Syahrizal Iskandar, beliau menyampaikan bahwa setiap inovasi pelayanan yang akan dibentuk atau dilakukan oleh Bapak/Ibu sifatnya harus kelembagaan. Keterlibatan setiap bagian atau unit kerja harus menjadi satu kesatuan serta berkaitan dengan sarana dan prasarana. “Berharap bagaimana nanti dapat mengimplementasikan untuk evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan KPU bisa berjalan dengan baik. Dalam pemenuhan sarana dan prasarana di masa efisiensi, bisa dilakukan dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang sudah ada dapat ditingkatkan dengan biaya minimalis” ujar Iskandar. Sementara itu, KPU Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan KPU Provinsi Jawa Timur berbagi kegiatan Sharing Session dalam pelaksanaan PEKPPP kepada peserta lainnya. Melalui Sharing Session, diharapkan satker lainnya mendapatkan contoh, pengalaman, dan pengetahuan yang dapat diterapkan. Diakhir kegiatan, Kasubbag Rendatin KPU Kotamobagu, Polce Liando, mengarahkan kepada staf Rendatin untuk mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Penulis: Rendatin / Edo  

KPU KOTAMOBAGU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu mengikuti Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP pada Aplikasi E-Lapkin secara daring yang digelar oleh KPU RI, Selasa 16 September 2025. Rapat tersebut diikuti oleh Sekretaris KPU Kotamobagu Frans, Tuto A. Manoppo, Kepala Subbagian Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Polce Liando, dan staf Rendatin KPU Kotamobagu. Bimtek dibuka oleh Inspektur Wilayah I, Wahyu Yudi Wijayanti. Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang terintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisensi dan akuntabel. Sehingga melalui evaluasi SAKIP mampu membantu satker untuk bertanggung jawab terhadap kinerjanya. “Upaya keberlanjutan dari KPU untuk meningkatkan nilai SAKIP melalui sistem tindak lanjut hasil internal oleh Inspektorat. Mengapresiasi kepada Pusdatin atas terbangunnya Aplikasi E-Lapkin sehingga Bapak/Ibu di satker secara aktif dan berkelanjutan untuk dapat melakukan update informasi terkait capaian. Harapannya melalui upaya yang dilakukan dapat meningkatkan integrasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum,” Ujar Wijayanti. Sementara, Sekretaris KPU Kotamobagu, Frans Tuto A. Manoppo, memberikan arahan kepada para CPNS, khususnya yang bertugas di Divisi Rendatin, untuk bersama-sama mempelajari Aplikasi E-Lapkin. Hal ini dilakukan agar ke depannya mereka dapat saling mendukung dan menggantikan satu sama lain apabila ada CPNS yang berhalangan menjalankan tugas.                                                                                                        Peserta tidak hanya mendengarkan paparan narasumber, tetapi juga mendapatkan penjelasan tentang Aplikasi E-Lapkin dan tata cara penggunaannya dari Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU. Selanjutnya Pusdatin KPU RI akan menjadwalkan kembali kegiatan dengan bimbingan teknis penggunaan aplikasi E-Lapkin. Dengan demikian, diharapkan KPU dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih transparan. Penulis: Rendatin / Edo  

KPU KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu mengikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi Aplikasi E-Lapkin secara daring yang digelar oleh KPU RI, Senin 15 September 2025. Rapat tersebut diikuti oleh Sekretaris, Kepala Subbagian Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi dan Admin/Operator KPU Kotamobagu.  Dalam arahan pembuka rapat oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, M.Syahrizal Iskandar, beliau menyampaikan bahwa Aplikasi E-Lapkin menjadi garda atau tools terdepan pemantauan kinerja organisasi dengan menggunakan sistem pemerintah berbasis elektronik serta kinerja dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.  “Bagaimana kinerja dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kreativitas, efisiensi, dan ekonomi sehingga menjadi laporan kinerja” ujar Iskandar. Sementara, Kepala Subbagian Rendatin, Polce Liando, berharap kepada teman-teman operator dengan mengikuti sosialisasi dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam penginputan e-lapkin sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan kinerja. Diharapkan di tingkat Admin dan Operator dapat memahami alur proses sistematika yang nantinya dikomputerisasi melalui Aplikasi E-Lapkin. Hasil penggunaan E-Lapkin ini dapat mendorong atau berkontribusi terhadap perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penulis: Rendatin / Edo