Utamakan Teamwork dan Jaga Soliditas
KOTAMOBAGU - Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini anggaran dikelola dan dirinci langsung oleh satuan kerja (satker) KPU, agar lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. “Masing-masing daerah tentunya memiliki karakter medan serta kebutuhan anggaran yang berbeda-beda, termasuk untuk daerah kepulauan dan daerah lautan,” kata Ardiles Mewoh, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat membuka acara pencermatan kebutuhan anggaran Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu se-Sulut, Senin (28/03/2022). Ardiles mencontohkan untuk perjalanan dinas kegiatan bimtek atau supervisi misalnya, terutama ke kelurahan-desa, yang lebih tahu dengan kebutuhannya berapa sudah pasti KPU Kabupaten/Kota, bukan Provinsi. “Jadi sekarang sudah tidak disamaratakan seperti dulu, sekarang diserahkan ke masing-masing satker untuk merinci kebutuhan anggarannya.” Meski diberikan kepercayaan, Ardiles mengrahapkan, tetap berhati-hati dan jangan sampai salah mengalokasikan anggaran disetiap kegiatannya. “Ke depan tidak ada lagi alasan satker kehabisan anggaoaran sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam tahapan.”
Hal yang sama disampaikan Meidy Tinangon, anggota KPU Sulut yang membawahi bidang Hukum dan Pengawasan. Menurutnya tahapan Pemilu 2024 semakin dekat, karenanya pembahasan terkait kebutuhan anggaran harus fokus dan tidak main-main. “Jadi harus dicermati matang-matang. Mulai sekarang hilangkan jauh-jauh ego divisi atau bidang. Bidang ini yang paling penting atau bidang itu yang paling banyak anggaran, hindari semua itu. Karena yang namanya anggaran sudah ditetapkan oleh satker maka harus dilaksanakan kegiatannya dan semuanya menjadi tanggung jawab semua.”
Rapat Koordinasi Divisi Teknis KPU se-Sulut yang dilaksanakan secara daring dengan fasilitas zoom itu dipandu langsung Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut; Yessy Y. Momongan. Yessy me-warning untuk tidak berjalan sendiri-sendiri atau mengkultus divisi atau bidang tertentu dalam penyusunan anggaran. “Tidak boleh ada yang dominan atau dominasi dalam penyusunan anggaran, semua yang dilakukan di KPU secara berjenjang harus mengedepankan teamwork.” Kepada jajarannya di KPU Kabupaten/Kota se-Sulut mengharapkan untuk terus berkoordinasi dengan KPU Sulut bila ada hal-hal yang menjadi perdebatan dalam pembahasan anggaran, terutama yang terkait dengan tahapan Pemilu 2024. “Sampai saat ini kita semua masih menunggu PKPU terkait Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024 yang belum ditetapkan. Namun bila dihitung-hitung dari sudah ditetapkannya hari H Pemilu 2024 yakni tanggal 14 hari, maka dalam waktu tak lama lagi sudah dimulai tahapannya, yang pertama adalah verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.”
Pada acara yang dilaksanakan selama tiga jam tersebut KPU Kota Kotamobagu menghadirkan Asep Sabar (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu), Erik Sugeha (Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat) dan Polce Liando (Kasubag Program dan Data). Sebagaimana disampaikan Erik dan Polce, rencana anggaran KPU Kota Kotamobagu tahun 2022 sendiri sudah disampaikan ke KPU Sulut dua pekan lalu. (*)
