BERITA

KOTAMOBAGU - Meski tahapan pemilu tahun 2024 belum ditetapkan, semua komisioner dan staf sekretariat KPU baik di provinsi maupun 15 kabupaten/kota untuk terus menjaga kesehatan. Penegasan tersebut disampaikan langsung Yessy Y. Momongan, Komisioner KPU Sulut yang membidangi teknis penyelenggaraan pemilu pada Rakor dan Konsolidasi Divisi Teknis KPU Provinsi dan KPU dari 15 kabupaten/kota se-Sulut, Rabu (19/01/2022) siang.
Menurut Yessy dimasa-masa seperti ini teman-teman di daerah untuk senantiasa menjaga kondisi, mengingat pandemi masih berlangsung. "Jangan sampai nanti ketika tahapan sudah dimulai kita malah sakit. Pokoknya KPU tidak boleh sakit," tegas Yessy.
Kepada seluruh jajarannya, Yessy mengharapkan untuk senantiasa bersinergitas dan antara komisioner dan peroleh kerja-kerja yang maksimal. "Sekretariat harus mampu backup kerja-kerja komisioner dan saling mengingatkan bila ada yang keliru."
Di rapat yang digelar secara daring itu Yessy bahkan menegaskan soal potensi gugatan etik bila terjadi persoalan akibat kelalaian atau tidak baiknya hubungan antara komisioner dan staf sekretariat.  "Di kasus terakhir bahkan ada sekretariat yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini pertanda warning buat sekretariat, khususnya kasubag dan operator dalam bekerja."
Sementara itu, Ketua KPU Sulut: Ardiles Mewoh dalam prakata pembukaan rapat meminta kepada KPU di semua kabupaten/kota untuk bersilaturahmi dengan forkopimda dan stakeholder di daerah masing-masing. "Biar bagaimana pun peran mereka sangat penting dalam menopang pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan. Kami di provinsi sudah melalukan itu dan mendapat apresiasi yang positif, termasuk dari kolega kita sesama penyelenggara: bawaslu".
Ardiles juga mengingatkan untuk tidak membuat statemen terkait pemilu 2024, mengingat tahapannya belum ditetapkan hingga kini, masih harus dibahas dulu dengan DPR RI serta pemerintah.  "Bila sudah disepakati, terutama soal waktu Hari H, maka akan langsung ditetapkan oleh KPU dan kita harus langsung kerja."
Komisioner KPU Sulut lainnya: Salman Saelangi yang membidangi SDM serta parmas, mewarning dan memberikan peringatan keras bagi staf sekretariat maupun komisioner yang malas-malasan masuk kantor.  "Dimasa-masa belum tahapan seperti saat ini seharusnya dilakukan pemetaan kebutuhan pemilu baik SDM maupun infrastruktur apa yang akan dibutuhkan selama tahapan nanti."
KPU Kabupaten/kota, lanjut Salman, diminta untuk berhitung dan melaporkannya ke KPU Provinsi. "Bila kekurangan operator misalnya, sampaikan ke provinsi nanti provinsi akan mempertimbangkannya. Sehingga nanti ketika tahapan sudah dimulai tidak ada lagi alasan atau pengeluhan terkait minimnya sumber daya."
Rapatnya sendiri dipandu langsung oleh Kabag Teknis Penyelenggaraan, Hupmas, Hukum, dan SDM: Carles Y Worotitjan, Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Madya: Raymond F Mamahit, Kasub Tekmas: Rudy Lalonsang dan beberapa staf divisi teknis KPU Sulut. Topik yang dibahas terkait dengan persiapan verifikasi partai politik dan penataan daerah pemilihan (dapil) pemilu.

Hadir di acara ini Asep Sabar, Kadiv Teknis KPU Kotamobagu didampingi Kasubag Teknis dan Hupmas: Eric Sugeha, Nur Aina Masdy serta Acep Mokoagow sebagai operator. (***)