BERITA

KOTAMOBAGU – Ketua KPU RI; Hasyim Asy’ari menegaskan kepada jajarannya di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota untuk tetap menjaga integritas dalam melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2024. 
“Pemilu Tahun 2024 sudah kita luncurkan bersama, dengan demikian tuntutan kerja-kerja kita sangat dibutuhkan 24 jam, sesuai Hari Kalender,” tegas Hasyim saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Dimulainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (14/06/2022) malam.
Menurut Hasyim salah satu ciri demokrasi adalah pemilu reguler yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Selama ini kita hanya mengenal asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur, adil (luber jurdil), nah sekarang ditambahkan dengan pelaksanaan pemilu lima tahun sekali.”
Hasyim mengakui selalu ada yang khawatir serta resah dengan dilangsungkannya pemilu lima tahunan tersebut. Pemilu dan pilkada adalah benar-benar arena konflik yang disahkan oleh UU. Semua itu berangkat dari kemajemukan atau pluralisnya bangsa kita. “Berangkat dari plural dan majemuk itulah pemilu dan pilkada dilaksanakan dan kemudian kita rumuskan bersama dengan asas bhinneka tunggal ika berbeda-beda namun satu harapan, satu bangsa. Makanya penting komitmen kita untuk menjadikan pemilu maupun pilkada sebagai sarana integrasi bangsa dalam kerangka bhinneka tunggal ika.”
Di hadapan jajarannya baik yang mengikuti acara secara luring maupun daring, Hasyim menegaskan bahwa partai-partai politik kita bermacam-macam dengan kepentingan yang juga beragam. “Ketika pemilihan presiden mereka berkoalisi atau bergabung mencalonkan satu pasangan melawan gabungan partai politik lainnya. Tapi begitu menghadapi pilkada mereka berangkulan dan mendukung pasangan calonnya masing-masing. Disini terlihat ada kompromi ditengah konflik yang terjadi dalam pemilu maupun pilkada. Ujung-ujungnya adalah integrase.”
Musyawarah itu, masih kata Hasyim, merupakan bentuk konflik tapi ujungnya adalah mencari mufakat dan titik temu. “Karena itu pemilu dan pilkada digambarkan sebagai musyawarah besar namun dalam bingkai negara kesatuan RI. Dalam pemilu maupun pilkada langsung hanya dua yang perlu kita berikan porsi yaitu peserta dan pemilih. Artinya warga yang memiliki hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya. Dan apapun yang menjadi polihan rakyat kita harus menjaga agar tetap utuh.”
Nah, karena pemilu dan pilkada itu sebagai sarana konlik, maka KPU di semua tingkatan secara tidak langsung adalah manajer even yang diharapkan bekerja secara profesional dan jangan sampe justru jadi penyebab konflik tersebut jadi tidak baik. “Kami mohon dukungan semua pihak dan rakyat kepada KPU. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu kami akan terus melayani pemilih dan peserta pemilu sebaik mungkin. Diharapkan kepada semua KPU untuk selalau tersenyum dan bersabar dalam melayani serta memberikan apapun yang dibutuhkan oleh pemilih maupun peserta.”
Sebelumnya, Ketua DPR RI; Puan Maharani, menegaskan komitmennya dalam mengawal pemilu maupun pilkada sejak awal, “Jadi tidak benar kalau selama ini DPR berupaya menunda atau berinisiatif untuk menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sudah jelas di UU Pemilu bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Meski demikian Puan berharap tidak ada pandangan bahwa pemilu itu hanya kegiatan rutinitas lima tahunan dan tidak bermakna sama sekali. “Justru pemilu memiliki kedudukan strategia dalam demokrasi di Indonesia, yakni sebagai penjabaran Sila Keempat Pancasila. Lewat pemilu pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan wajah bangsa ke depan.” 
Bung Karno, kata Puan, pernah berpesan jangan jadikan pemilu sebagai arena perpecahan bangsa, justru sebaliknya haru menjadi sarana pemersatu. “Apalagi belakangan kita bisa saksikan langsung baik dalam diskusi-diskusi maupun kegiatan lain sangat diwarnai oleh argumentasi pada polarisasi tidak sehat anak bangsa. Karena itu diimbau untuk mengembalikan hakikat serta jati diri pemilu sebagai instrument demokrasi dengan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.”
Nono Sampono yang mewakili Ketua DPD RI mengingatkan soal penegakan prinsip serta asas pemilu luber dan jurdil kepada penyelenggara pemilu. “Kejadian-kejadian di Pemilu kemarin tahun 2019 bisa diambil hikmah serta pelajaran berharga dan jangan sampai terjadi di Pemilu 2024.”
Dia menyadari kerumitan yang tinggi dalam melaksanakan pemilu maupun pilkada, karenanya butuh anggaran dan sumber daya yang besar.
“KPU harus siap lahir bathin agar pemilu demi demokrasi yang sehat dan beroleh oemimpin yang baik bagi Iindonesia bisa berjalan dengan aman, lancar, selesai dengan baik serta semua tahapan bisa berjalan sesuai harapan tepat sesuai waktu masing-masing. 
Menteri Dalam Negeri; Tito Karnavian bahkan mendorong penyelenggara pemilu; KPU, Bawaslu dan DKPP untuk bersama mensosialisasi pelaksanaan pemilu maupun pilkada agar angka partisipasi bisa tinggi. “Kita memiliki track record yang bagus dengan angka partisipasi masyarakat yang mencapai 81 persen. Ini merupakan angka partisipasi tertinggi didunia. Apalagi dilaksanakan dengan aman, damai dan sehat.”
Mendagri juga mewanti-wanti para penyelenggara agar tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi, terutama terkait teknis penyelenggaraan yang dapat menjadi masalah politis yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. “Diantaranya adalah kualitas DPT, rekapitulasi hasil dan penggunaan system partai politik dan lain-lain yang sudah dibangun untuk segera  disempurnakan. Tentunya dengan biaya yang efisien tapi efektif.”
Bahkan Mendagri memberi masukan untuk mengembangkan model kampanye yang berkualitas yang dapat mengurangi mobilisasi massa tapi efektif, kurang gesekan serta politik uang. “Bukti Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid tapi kita mampu menjalankannya dengan baik, aman dan lancar. Di pemilu 2024 para penyelenggara untuk tidak canggung dan takut berkoordinasi dengan pemerintah di daerah masing-masing, terutama untuk dapat membantu kelancaran jalannya pemilu 2024.”
Di Kota Kotamobagu stakeholder yang hadir di acara ini antara lain dari Pemerintah Kota Kotamobagu, KODIM 1303, Polres kotamobagu, Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Pengadilan Negeri, Bawaslu Kotamobagu, para peserta Pemilu yakni partai politik serta tuan rumah KPU Kota Kotamobagu dan seluruh jajarannya.
Sama halnya di Jakarta, seluruh stakeholder Kota Kotamobagu juga bertekad akan mengawal dan mensupport KPU serta Bawaslu dalam menjalankan pekerjaannya menyelenggarakan pemilu tahun 2024 agar berjalan aman, lancar dan damai. (***)