Home / Berita / Untung Rugi Pemekaran Dapil

Untung Rugi Pemekaran Dapil

KOTAMOBAGU – Berbarengan dengan dimulainya tahapan Pilkada Serentak Gelombang III Tahun 2018, juga akan dimulai verifikasi parpol jelang Pileg 2019.
“Meski pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2019 masih lama, namun pelaksanaan verifikasi partai politik dipastikan akan dilakukan tahun 2017 ini,” tegas Nayodo Koerniawan, Ketua KPU Kotamobagu saat rapat evaluasi dengan Dewan Kotamobagu beberapa waktu lalu.
Karena itu, kata Nayodo, KPU Kotamobagu mengingatkan kepada pengurus partai politik di daerah ini untuk mempersiapkan diri sejak dini. “Nanti aka nada sosialisasi secara resmi terkait teknis dan prosedur kerja pendaftaran, verifikasi, serta penetapan partai politik peserta pemilu 2019 yang nantinya akan dilakukan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).”
Menurut Nayodo, sistem tersebut sudah harus dipahami oleh parpol, terutama parpol yang sudah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. “KPU Kotamobagu menyampaikan himbauan ini kepada partai politik sejak awal agar persiapannya panjang. Pada saatnya nanti semua partai politik sudah siap, sehingga tidak ada lagi keluhan partai politik yang tidak diberi ruang cukup dalam mempersiapkannya.”
Nah, sambil menunggu kepastian dari KPU RI, KPU Kotamobagu juga mengingatkan pengurus partai politik untuk mempersiapkan serta melatih operator yang menangani sistem yang nantinya akan dipakai. “Kami akan terus memantau perkembangannya setiap saat,” kata Aditya Tegela, penanggungjawab verifikasi partai politik KPU Kota Kotamobagu.
Sementara itu, terkait dengan adanya permintaan dari berbagai kalangan terkait dengan perlunya daerah pemilihan (dapil) dimekarkan, Nayodo yang sudah tiga periode menjadi anggota KPU, baik di Bolaang Mongondow (sebelum dimekarkan) maupun Kota Kotamobagu, dapil merupakan gabungan dari kecamatan atau satu kecamatan yang mampu berdiri sendiri dengan jumlah penduduk tertentu.
KPU Kotamobagu pernah mengusulkan pemekaran dapil pada Pemilihan Umum 2014, tapi tidak diterima. “Dapil itu dibuat supaya ada keterwakilan dari tiap kecamatan dan tidak ada dominasi partai politik tertentu.”
Hanya saja yang menjadi persoalan, kata Nayodo, bila dapil dimekarkan konsekuensinya akan terjadi monopoli partai politik besar. “Bisa-bisa partai politik yang perolehan suara dan kursinya pas-pasan atau bahkan kecil, akan diserap oleh partai politik besar, sehingga merugikan bagi partai politik kecil.”
Nah, bila dievaluasi dari pelaksanaan Pileg 2014 silam, masih kata Nayodo, banyak partai politik peraih suara kecil terbantukan dengan dapil yang ada sekarang. “Tapi, kalau saja dapil dimekarkan, maka jangan harap mereka yang pas-pasan suaranya akan lolos ke dewan,” kata Nayodo sambil menambahkan pihak (KPU Kota Kotamobagu, red) tidak mempersoalkan bila memang pihak Dewan Kotamobagu yang merupakan aspirasi dan perwakilan partai politik, tetap berkeinginan untuk memekarkan dapil pada Pileg 2019 mendatang. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …