Home / Berita / Teliti Sebelum Menetapkan

Teliti Sebelum Menetapkan

KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu (KPU KK) memulai tahapan pemilihan gubernur (pilgub) Sulawesi Utara Tahun 2015 sejak 17 April 2015 lalu.

Tahapan pilgub Sulut kali ini sudah diawali dengan penyerahan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2). Kemudian sejak 19 April hingga 18 Mei 2015 mendatang KPU KK merekrut penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

“Maka dari itu rekrutmen PPK dan PPS menjadi simpul sukses penyelenggaraan pilgub Sulut di daerah ini,” kata Iwan Manoppo, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi SDM dan Sosialisasi di ruang kernya, Selasa (05/05/15).

KPU KK, kata Iwan, serius dan benar-benar menyeleksi PPS dan PPK dengan mengkaitkannya dengan persoalan pelanggaran pemilu legislatif maupun pemilu presiden lalu. “Beberapa bentuk pelanggaran waktu itu diantaranya rekapitulasi suara yang tidak beres. Jika pelanggaran di tingkat PPS dan PPK tidak terdeteksi dan diselesaikan sejak awal, maka akan makin sulit meluruskan kembali saat rekapitulasi suara di KPU, itu yang tidak kita inginkan di pilgub kali ini,” tegas Iwan.

Iwan benar, karena undang-undang sudah mengatur penyelenggara pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Nah, belajar dari pengalaman, asas yang sering dilanggar adalah kejujuran dan keadilan. Hal ini berkaitan dengan integritas si penyelenggara yang bersangkutan.

Itu sebabnya KPU KK harus bekerja profesional dalam seleksi PPK dan PPS. Tidak ada lagi istilah calon titipan dari kelompok tertentu karena pada akhirnya nanti akan bertabrakan dengan independensi penyelanggara.
Untuk mekanisme rekrutmen PPS, sebagaimana Peraturan KPU, lurah atau kepala desa bersama badan perwakilan desa mengusulkan minimal enam calon dan KPU kabupaten/kota akan memilih tiga diantaranya untuk ditetapkan sebagai anggota PPS.

“Kita di KPU KK sangat selektif, jangan sampai ada calon PPS yang berbenturan dengan masyarakat, apalagi kalau sampai ada kerabat lurah atau kepala desa, atau pernah bermasalah saat menjadi adhoc sebelumnya,” kata Aditya Tegela, komisioner KPU Kotamobagu yang menangani teknis penyelenggara dan hukum.

Kalau soal petahana, kata Aditya, di KK mungkin sangat kecil, karena daerah ini belum menggelar pilkada walikota Kotamobagu. “Kita hanya membantu KPU Provinsi Sulut menyelenggarakan pilgub Sulut.”

Namun demikian, masih kata Aditya, bukan berarti tidak akan terjadi persoalan. “Karena bisa saja ada pejabat daerah sini yang tiba-tiba maju di pilgub Sulut misalnya, karena itu kita tidak bisa santa-santai, tetap serius dan fokus,” ujar Aditya kepada media ini.

Proses rekrutmen PPK dan PPS benar-benar menjadi pertaruhan sukses pelaksanaan pilgub Sulut di daerah ini. KPU KK berjanji akan teliti dalam memilih dan menetapkan PPS. “Jika sampai salah langkah dan menimbulkan konflik di kemudian hari, bukan hanya kita yang akan merasakan dampaknya, tetapi juga masyarakat luas,” pungkas Asep Sabar, komisioner KPU Kotamobagu lainnya. (**)

About Admin Website

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …

Leave a Reply