Home / Berita / Status PNS, Timsel dan KPU Sulut Beda Pendapat

Status PNS, Timsel dan KPU Sulut Beda Pendapat

KOTAMOBAGU– Keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), ternyata menimbulkan silang pendapat antara komisioner KPU Sulut dengan Tim Seleksi (Timsel) KPU di kabupaten/kota.

Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) KPU Sulut untuk Bolmong Raya Rivai Polii, setiap PNS yang mendaftar sudah harus melampirkan surat pengunduran diri bagi PNS menduduki dari jabatan fungsional maupun struktural. Hal tersebut, kata Rivai, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang seleksi anggota KPU.

“Jelas di aturan mengatakan, bagi PNS sudah harus menyertakan surat pengunduran diri dari posisi jabatan yang disandang saat mendaftar. Jika tidak, berarti dikatakan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya,” terang Polii.

Namun, Ketua Timsel KPU Kotamobagu Wendi Kusumawaty Paputungan, justru berpendapat lain. Menurutnya, surat pengunduran diri saat mendaftar tidak perlu dimasukan. Seluruh pendaftar masih diberlakukan sama, tanpa melihat latar belakang pekerjaan, utamanya bagi yang bekerja di pemerintahan, baik PNS maupun karyawan BUMN. Wendi bersikukuh, aturan tersebut diberlakukan berdasarkan surat edaran KPU Pusat.

“Waktu Bimtek lalu, ada surat edaran KPU Pusat yang ditandatangani Ketua KPU Pusat Husni Kamil, hanya disebut surat bersyarat. Artinya, nanti setelah jadi anggota KPU barulah itu berlaku,” jelas Wendi.

Begitu juga soal izin dari atasan bagi PNS atau karyawanan BUMN, belum dimasukan saat mendaftar. “Yang ditandatangani oleh pendaftar hanya surat pernyataan,” kata Wendi.

Adapun status PNS disandang, tidak harus dilepas. Makanya, kelonggaran tersebut membuat animo PNS mendaftar jadi komisioner ‘wasit’ pemilukada atau pemilu cukup tinggi. Seperti di Kotamobagu, terdapat 9 dari 28 PNS yang lolos administrasi. Sama halnya di Kabupaten Bolmong Timur (Boltim), 24 terjaring 9 diantaranya PNS.

Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2013, Bab II Pasal 3 Ayat 1 huruf j menyebutkan, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil.(*)

About Admin Website

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …

Leave a Reply