Home / Berita / Sosialisasi Tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2014

Sosialisasi Tentang Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2014

kotamobagu.web.id–  Jumat, 7 September 2012 KPU Kota Kotamobagu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Senator, Kotobangon, Kotamobagu.

Kegiatan ini dihadiri oleh DANDIM 1303 Bolaang Mongondow dan Kepala Kesbang Pol Kota Kotamobagu selaku undangan, Juga dihadiri Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Anggota KPU Kota Kotamobagu, Sekretaris KPU Kota Kotamobagu bersama dengan unsur kesekretariatan, serta ketua dan sekretaris partai politik di Kota Kotamobagu.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Livie Allow setelah sambutan awal yang dibawakan oleh Ketua KPU Kota Kotamobagu. Adapun pembawa materi adalah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara yaitu Bapak Rivai Polii. Materi yang dibawakan yaitu berkaitan langsung dengan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012.

Setelah penyajian materi dibuka juga sesi tanya jawab dan hal ini sangat direspon oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang hadir antara lain, perwakilan Partai Demokrat yang meminta penjelasan tentang syarat minimal dan maksimal penetapan daerah pemilihan (Dapil) apabila ada kecamatan yang tidak bisa mencapai 3 kursi serta perolehan kursi hanya di satu kecamatan. Mereka juga menekankan bahwa sesuai peraturan, partai politik harus memiliki sekretariat yang jelasdan menanyakan bagaimana dengan parpol yang menggunakan fasilitas pemerintah sebagai tempat sekretariat.

Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi argumen bahwa dalam pemikiran masyarakat saat ini anggota parlemen itu sudah tidak benar lagi karena dalam pandangan masyarakat sulit untuk membawa dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Situasi kemudian membuat masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di saat pemungutan suara hanya sembarang mencoblos, bahkan banyak yang golput. Menurut mereka, KPU harus mengambil kesempatan untuk melakukan pendidikan langsung kepada pemilih.

Argumen berikutnya dari perwakilan PPP yaitu mengenai sistem perangkingan itu tidak adil karena berdampak pada kerugian besar buat partai-partai karena menurut mereka, 1 kursi dihargai dengan 2000 suara, jika lebih dari 2000 suara seperti misalnya 2500 suara maka 500 suara akan diabaikan dan kongkritnya 500 suara ini didapat dengan begitu susah payah.

Tidak ketinggalan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera yang meminta kembali penjelasan tentang verifikasi faktual dimana parpol hanya memasukkan 100 nama atau KTA-nya melebihi 119.

Dari argumen dan pertanyaan yang diajukan di sesi pertama ini oleh perwakilan parpol yang hadir, kemudian dijawab dan ditanggapi langsung oleh Bapak Rivai Polii. Pertama, untuk penetapan Dapil Kabupaten/Kota nantinya bisa juga gabungan dari kecamatan dan bagian dari kecamatan yaitu beberapa kelurahan. Masalah parpol yang sekretariatnya menggunakan fasilitas pemerintah dijelaskan bahwa zaman orde baru ada sarana pemerintah yang diserahkan kepada parpol dan itu tidak mengapa. Sesuai dengan aturan apabila ada parpol yang menggunakan fasilitas pemerintah tanpa ada surat penyerahan secara resmi maka tidak diperbolehkan.

Kedua, menanggapi argumen dari perwakilan PPP bahwa terjadinya kecenderungan masyarakat yang sembarang mencoblos sebenarnya tanggung jawab dari parpol itu sendiri. Saatnnya parpol berintropeksi diri karena ketidakpercayaan masyarakat kepada anggota parlemen/dewan itu karena ada kemungkinan parpol tidak memberikan orang-orang yang tepat dan berkualitas untuk duduk sebagai anggota parlemen. Parlemen diartikan sebagai bersuara -menyampaikan aspirasi-, tapi justru ada anggota parlemen yang sampai mengakhiri periode tidak pernah bersuara menyampaikan aspirasi masyarakat.

Bapak Rivai Polii menerangkan bahwa yang menyusun undang-undang adalah orang-orang parpol yang duduk di parlemen. Beliau kembali menegaskan bahwa KPU hanya menjalankan undang-undang bukan pembuat undang-undang. Menanggapi perangkingan yang dikatakan tidak adil, Bapak Rivai menanggapi bahwa ketidakadilan itu menurut pribadi tetapi itu adil menurut partai politik, karena itu semua adalah bagian dari produk parlemen dimana ada keterwakilan parpol. Dan menanggapi tentang verifikasi faktual, daerah Kotamobagu berpeluang tidak menggunakan sistem sensus, akan tetapi menggunakan sistem sampel.

Tanya jawab sesi kedua, perwakilan Partai Golkar meminta copy materi dan menanyakan apakah Kotamobagu memungkinkan untuk dibagi 4 Dapil serta meminta solusi andaikata di dalam KTA ada dobel nama. Perwakilan Partai Bintang Reformasi juga memberi argumen, pada prinsipnya peraturan tidak berubah. Manakala aturan tidak ditafsir sepihak maka pemilu akan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kerugian bagi partai-partai kecil ketika salah menafsirkan undang-undang.

Sesi kedua ini juga ditanggapi Bapak Rivai dengan menyampaikan bahwa pembagian Dapil nantinya menunggu keputusan KPU. Pembagian Dapil pun bisa menjadi 5 Dapil. 1 kecamatan bisa 2 Dapil karena padat penduduk. Kegiatan ini ditutup langsung oleh Ketua KPU Kota Kotamobagu Bapak Nayodo Koerniawan dan diakhiri dengan membawakan doa bersama yang dipandu oleh salah satu anggota KPU Kota Kotamobagu, Bapak Robiyanto Suid, S.Hut.

About Admin Website

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …

Leave a Reply