Sosialisasi Cara Pungut Hitung

KOTAMOBAGU – Pekan depan tata cara pemungutan dan penghitungan suara sekaligus penentuan kursi calon legislatif (caleg) Pemilu 2014 akan segera disosialisasikan.

Menurut Komisioner KPU Kotamobagu, Aditya Tegela, Peraturan KPU terkait hal itu sudah keluar, hanya saja untuk teknisnya masih harus disosialisasikan. “Rencananya minggu depan akan ada acara bimbingan teknis sekaligus sosialisasi tata cara pemungutan, penghitungan suara sekaligus penetapan kursi caleg,” kata Aditya di ruang kerjanya Sabtu (15/02/14).

Untuk pemungutan dan penghitungan suara terangkum dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, sementara untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013. Terakhir untuk penetapan hasil pemilihan umum ada di Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yessy Momongan, yang dikonfirmasi mengatakan untuk saat ini baru KPU Provinsi yang menerima sosialisasi dan bimbingan teknis terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara. “Acaranya sejak dua hari lalu hingga Sabtu ini di Jakarta. Setelah itu kita agendakan akan adakan sosialisasi di Manado untuk tingkat Sulut,” kata Yessy kepada media ini.

Karena itu dia berharap kepada seluruh komisioner KPU se-Sulut untuk benar-benar menyimak dan memahami tata cara pemungutan dan penghitungan sekaligus penetapan kursi anggota DPR, DPRD dan DPD, jangan sampai salah dan keliru. “Karena keliru dan salah sedikit saja berdampak pada integritas kita sebagai komisioner. Kita pasti akan berhadapan dengan hokum,” ujar mantan komisoner KPU Minahasa ini. Dalam UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 sudah jelas terkait penetapan kursi anggota legislatif. (**)

UU NOMOR 8/2012 TERKAIT PENETAPAN KURSI

Pasal 209
1. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan.
2. Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.
3. Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.

Pasal 211
1. Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 209 di daerah pemilihan yang bersangkutan.
2. Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD provinsi, dan BPP DPRD kabupaten/kota.

Pasal 212
1. Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2), ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:
2. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua.
3. apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan;
4. penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.

Pasal 213
Dalam hal terdapat sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sama jumlahnya, maka kursi diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang sisa suaranya memiliki persebaran yang lebih banyak.

Pasal 215
Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan
3. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya

Pasal 216
1. Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
2. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
3. KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

Leave a Reply