SIREKAP: Dari Manual ke Digital

SIREKAP: Dari Manual ke Digital

BANDUNG – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menjadi titik awal proses perubahan penyelenggaraan pemilu, dari manual ke digital, sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta ke depan pemilu dan demokrasi di Indonesia bisa semakin baik.
Saat ini hasil resmi pemilu masih dilakukan manual, termasuk proses rekapitulasi dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Nah, melalui Sirekap, proses waktu panjang tersebut dapat dipangkas, biaya bisa lebih murah, apabila ada konflik tidak berkepanjangan dan bisa diselesaikan dengan lebih cepat, serta pemilu menjadi lebih ramah lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka pelaksanaan uji coba Sirekap Pemilihan Serentak Tahun 2020, Rabu (9/9/2020) di Sarana Olahraga (SOR) Volly Indoor Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan KPU RI dengan melibatkan secara langsung para petugas badan adhoc di wilayah setempat.
“Jika Sirekap ini nantinya bisa ditetapkan sebagai sumber penetapan hasil resmi, maka ini menjadi perubahan luar biasa dalam sejarah pemilu dan pemilihan di Indonesia. KPU sering dikritik dengan kerja KPPS yang over time, karena selain menyelenggarakan pemungutan suara di TPS, KPPS juga harus membuat salinan berita acara yang banyak untuk para peserta pemilu. Melalui Sirekap, tidak perlu kerja over time lagi, karena capturing dari petugas KPPS tersebut juga bisa menjadi salinan hasil pemilu di tingkat TPS,” papar Arief kepada seluruh peserta uji coba.
Penggunaan teknologi informasi menjadi semangat KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang transparan. Transparansi ini dapat menjaga kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan, karena publik dapat mudah mengakses seluruh tahapan melalui teknologi informasi. Bahkan, jika dulu hanya bisa diakses melalui laman KPU, maka sekarang sudah tersedia melalui aplikasi mobile, sehingga memudahkan publik khususnya generasi milenial untuk aktif mengikuti tahapan pemilu dan pemilihan.
“Sirekap ini punya cita-cita besar untuk dapat dilaksanakan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, namun saat ini ada momentum di Pemilihan Serentak 2020. KPU berharap Sirekap ini bisa tercantum detail dalam UU, sehingga butuh dukungan pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU. Kenapa baru Sirekap, kenapa tidak dari mencoblos, hal tersebut karena KPU melihat transparansi itu mulai dari TPS. Bukan mesin yang dipercaya, tetapi masing-masing pemilih langsung dan semua dapat menyaksikan hasil penghitungannya di TPS. Proses ini yang dianggap paling transparan, setelah itu baru direkap melalui Sirekap,” jelas Arief yang hadir bersama jajaran pimpinan KPU RI lainnya. (**)

sumber kpu.go.id