Home / Berita / Siap Pemilu Serentak

Siap Pemilu Serentak

KOTAMOBAGU – Meski belum ada keputusan tetap dari MK terkait Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 42/2008, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan Pakar Hukum Tata Negara, yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra, mendapat amatan tersendiri dari KPU Kotamobagu.

“Yang pasti kami sangat menghormati hukum. Dan sebagai penyelenggara kami akan melakukan apapun hasilnya (putusan MK). Kami yang di daerah tetap menunggu komando dari pusat, terkait apa dan bagaimana selanjutnya,” tegas Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, Rabu (22/01/14).

Dan seandainya MK menerima gugatan Yusril, lanjut Nayodo, maka KPU mau tidak mau harus melaksanakannya. “Sudah pasti tahapan yang ada sekarang ini akan berubah. Karena yang berlaku sekarang kan terpisah,” kata Nayodo yang juga pemerhati masalah-masalah hukum.

Dengan demikian, masih kata Nayodo, KPU dipastikan akan meminta penambahan waktu terutama untuk mempersiapkan sejumlah Peraturan KPU sebagai petunjuk pelaksanaan pemilu serentak. “Kemudian juga terkait kebutuhan logistik. Belum lagi pelatihan-pelatihan para petugas, juga perlu dilakukan. Termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, semua itu butuh sosialisasi yang intensif,” pungkas Nayodo.

Sementara itu, beberapa kalangan berharap Mahkamah Konstitusi (MK) harus teliti untuk memutuskan masalah ini. Karena dampaknya justru akan menimbulkan beragam potensi pelanggaran. Yang dipastikan terjadi selain molornya jadwal pemilu juga pelantikan anggota DPR, DPD dan Presiden dipastikan akan molor. Ini, menurut mereka merupakan bentuk pelanggaran konstitusi terjadi karena jabatan anggota DPR, DPD dan Presiden hanya lima tahun, sebagaimana ditentukan dalam konstitusi.

“Karena majelis hakim MK harus serius memperhatikan dampak positif dan negatifnya yang bisa saja menjurus ke konflik politik. Kalaupun harus ada keputusan menerima gugatan Yusril pemberlakuannya yang ditetapkan pada Pemilu 2019 mendatang.”

Dibagian lain, Ray Rangkuti, salah seorang aktivis pro demokrasi, mengatakan justru KPU lebih siap. Perusahaan-perusahaaan yang produksi logistik pemilu juga jauh lebih siap. Kenapa? karena waktu mereka untuk siapkan pemilu serentak ini jauh lebih panjang. Pileg dan pilpres digabung untuk 2014. Tinggal nanti 2019 dicarilah selisihnya antara Pileg dan Pilpres. Kalau yang sekarang kita jadikan satu,” ujar Ray di Jakarta.

Selain KPU, sambung Ray, para caleg juga akan diuntungkan karena memiliki banyak waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. “Nantinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan diatur kembali. Yang jadi pertanyaan kita berapa DPT-nya. Apa mau pakai DPT Desember 2012 lalu atau pakai DPT yang sesuai pilpres. Tapi itu bukan masalah signifikan,” sambung Ray. (**)

About Admin Website

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …