Saat Daftar, Bapaslon Harus Bebas COVID-19

Saat Daftar, Bapaslon Harus Bebas COVID-19

KOTAMOBAGU – Sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 4 hingga 6 September 2020 merupakan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020.
Menurut Asep Sabar, Komisioner KPU Kota Kotamobagu Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada 2020 ditegaskan bahwa calon yang akan maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) tahun 2020 berusia paling rendah 30 tahun serta tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun.
“Sementara bagi mantan terpidana yang sudah menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak, serta tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pangadilan,” tambah Asep yang juga penanggungjawab Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Kotamobagu ini.
Persyaratan lainnya, lanjut Asep, yakni periodesasi bagi kepala daerah yang akan maju, tidak boleh melampaui dua periode untuk jabatan yang sama baik berturut-turut maupun tidak serta di daerah yang sama atau daerah lain.
“Para kepala daerah yang akan mencalonkan diri juga harus menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Demikian pula bagi TNI/Polri, ASN, BUMN/D, DPR, DPD, DPRD, kepala desa dan perangkatnya serta penyelenggara pemilu, wajib mundur sejak ditetapkan sebagai calon.”
Yang menarik, Asep menambahkan, Pasal 50A PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dimasa Pandemi COVID-19 menegaskan bahwa bapaslon wajib melakukan pemeriksaan real time polymerase chain reaction (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya harus negatif COVID-19. Hasil pemeriksaan tersebut wajib diserahkan saat pendaftaran.
“Hasil RT-PCR tersebut bukan untuk menolak pencalonan si bakal calon, bukan. Kalau memang nantinya ada salah satu dari bapaslon yang terindikasi positif COVID-19 maka yang bersangkutan hanya tidak diperkenankan menghadiri acara pendaftaran.”
Pemeriksaan RT-PCR tersebut, masih kata Asep, di luar tahapan pemeriksaan kesehatan yang memang sudah dijadwalkan oleh KPU Provinsi setelah tahapan pemasukan dokumen pendaftaran.
“Untuk calon yang teridikasi positif COVID-19 dari hasil RT-PCR, Pasal 50C PKPU Nomor 10/2020 mengatakan pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan akan ditunda sampai penanganan sesuai peraturan COVID-19 selesai, setelah itu baru menjalani proses tahapan pemeriksaan kesehatan dan narkoba,” pungkas Asep saat ditemui media ini di kantornya, Rabu (02/09/2020). (***)