Problem Desa/Kelurahan Pemekaran

KOTAMOBAGU – Pemilih di tiga desa pemekaran di Kota Kotamobagu, yakni; Pontodon Timur (Kotamobagu Utara), Moyag Todulan dan Moyag Tempoan (Kotamobagu Timur), ternyata tidak tercatat di Daftar Pemilih Potensial Pemilihan (DP4).

“Kasus ini pernah terjadi saat Pilwako 2013 dan Pemilu 2014 kemarin. Dan ternyata ini bukan hanya di sini, tapi juga jadi problem daerah di seluruh Indonesia,” kata Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi data informasi dan humas, Jumat (26/06/15).

Ketika ditanya mengapa bisa terjadi kasus seperti ini? Asep menjelaskan bahwa mulai dari DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan) maupun DP4 adalah data penduduk yang dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Berarti kuncinya ada di pemerintah; entah itu karena sistem kependudukan atau dari pemerintah daerah sendiri yang tidak berusaha memperbaikinya. Kan, Pilwako sama Pemilu sudah bisa dijadikan pengalaman. Kami tidak mau berkomentar lebih, itu sudah wilayah mereka (pemerintah, red), silakan anda konfirmasi ke pemerintah,” tegas Asep, komisioner berlatar wartawan ini.

Menariknya, masih kata Asep, justru di portal sistem informasi daftar pemilih (sidalih) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pemilih di tiga desa/kelurahan di Kotamobagu tersebut, justru ada.

“Bahkan lengkap identitasnya, mulai dari umur, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), alamat, tanggal lahir, sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS).”

Asep menambahkan, data tersebut nantinya masih akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) kembali langsung ke rumah-rumah pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk desa/kelurahan induk dan pemekaran akan terus berkoodinasi untuk memastikan pemilih berada di daerah mana.

“Mudah-mudahan data tersebut benar-benar akurat dan tidak akan terjadi lagi yang namanya ganda; tercatat di desa/kelurahan induk, tapi juga terdaftar di desa/kelurahan pemekaran. Kalau benar terjadi seperti itu, maka harus dipastikan kepada yang bersangkutan. Nanti pemerintah desa/kelurahan masing-masing yang akan merekomendasikannya,” pungkas Asep. (**)

Leave a Reply