Home / Berita / Presiden Lantik 7 Anggota DKPP RI

Presiden Lantik 7 Anggota DKPP RI

JAKARTA – Presiden RI, Joko Widodo melantik tujuh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI periode 2017-2022, menggantikan tujuh anggota DKPP RI periode 2012-2017 yang masa tugasnya berakhir hari ini, Senin (12/6) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota DKPP Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota DKPP Masa Tugas Tahun 2017- 2022, yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 9 Juni 2017, di Jakarta.
Tujuh Anggota DKPP RI yang dilantik oleh Presiden RI tersebut mewakili sejumlah unsur, diantaranya :

1. Hasyim Asy’ari (unsur Komisi Pemilihan Umum);
2. Ratna Dewi Pettalolo (unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum);
3. Ida Budhiati (unsur tokoh masyarakat);
4. Harjono (unsur tokoh masyarakat);
5. Muhammad (unsur tokoh masyarakat);
6. Alfitra Salam (unsur tokoh masyarakat);
7. Teguh Prasetyo (unsur tokoh masyarakat).

Anggota DKPP RI periode 2017-2022 dari kiri ke kanan, Hasyim Asy’ari, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, Ratna Dewi Pettalolo, Harjono, dan Muhammad usai dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).
Ke lima tokoh masyarakat yang dilantik tersebut merupakan hasil dari rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah kepada Presiden RI. Muhammad, Alfitra Salam dan Teguh Prasetyo merupakan tiga tokoh yang direkomendasikan oleh DPR setelah melalui uji kelayakan dan kepatuhan pada 31 Mei dan 5 Juni 2017 yang lalu. Sementara itu dua tokoh lainnya, Ida Budhiati dan Harjono merupakan hasil rekomendasi dari pemerintah.
Di temui wartawan usai pelantikan, Harjono mengatakan bahwa penentuan Ketua DKPP RI periode 2017-2022 akan ditentukan siang ini.
Terkait pelaksanaan tugas DKPP RI menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Ia mengatakan DKPP akan melakukan beberapa persiapan dan kajian untuk menghadapi pemilu serentak nasional yang akan digelar perdana.
“Kita (DKPP) akan prepare dengan perangkat, kesigapan kita, dan pasti itu perlu ada perubahan peraturan, tapi ini nanti akan kita kaji semua, apa yang sudah ada dan nanti kita tambahkan untuk disempurnakan,” tutur hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003-2014 itu. (**)

Sumber: www.kpu.go.id

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …