PNS Tetap Dibutuhkan

KOTAMOBAGU – Daerah kecil seperti kota Kotamobagu, rasanya sulit untuk tidak melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) dalam kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Alasannya prinsip, sumber daya manusia (SDM) di daerah kita sangat terbatas. Mereka yang sedikit banyak tahu teknologi,” kata Nayodo Koerniawan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu (KPU KK), Selasa (05/05/15).

Nayodo benar, kalau di kota-kota besar seperti Jakarta atau di Pulau Jawa umumnya, mungkin bisa saja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanpa melibatkan PNS. “Tapi di sini berbeda. Apalagi di beberapa desa dan kelurahan di Kotamobagu bisa dihitung dengan jari orang yang paham soal teknologi atau minimal tidak gagap teknologi. Jangankan cari non-PNS, mencari PNS yang dianggap mampu saja cukup sulit,” paparnya.

Namun demikian, lanjut Nayodo, KPU Kotamobagu tetap mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya intervensi terhadap para PNS yang masuk PPK atau PPS. “Karena bukan tidak mungkin pimpinan mereka maju dan bertarung di pemilihan gubernur. Sulut kali ini. Disini pentingnya kami terus mencecar komitmen mereka saat tes wawancara,” ujar komisioner tiga periode ini.

Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pilkada kali ini, KPU KK, masih kata Nayodo, juga sudah membuat komitmen atau pakta integritas yang nantinya akan ditandatangani saat pelantikan. Isinya PPK dan PPS harus berkomitmen dan bekerja penuh waktu untuk kesuksesan Pilkada Gubernur Sulut Tahun 2015, tidak mudah diinterventi oleh siapapun dan professional dalam bekerja. “Tidak ada alasan bagi mereka sibuk dengan kantornya di pemda. Pokoknya yang melanggar atau tidak disiplin, sanksinya akan diganti,” tegas Nayodo.

Sementara itu, Rabu (06/05/15) hari ini pelaksanaan tes wawancara hari kedua akan menghadirkan 10 orang calon PPK KK dari Kecamatan Kotamobagu Utara dan Kecamatan Kotamobagu Selatan. “Pelaksanaan tes wawancara hari pertama kemarin berjalan lancer, bahkan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya,” pungkas Asep Sabar, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi data informasi dan humas. (**)

Leave a Reply