PNS KK Curhat ke KPU dan Panwas

KOTAMOBAGU – Banyaknya calon kepala daerah yang memanfaatkan PNS dalam pilkada, menjadi perhatian tersendiri saat Rakor antara Kesbang Pol Kotamobagu, Polres, KPU Kotamobagu dan Panwas Kotamobagu, Selasa (01/09/15).

Karena itu jangan heran, Rakor yang sebenarnya membahas titik dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulut di desa/kelurahan maupun kecamatan se-Kotamobagu, berubah menjadi ajang curahan hati (curhat) para sangadi, kepala desa dan camat yang hadir di acara tersebut.

Mereka yang notabenenya aparatur pemerintah di tingkat bawah menyampaikan uneg-uneg, diantaranya menghadiri sosialisasi dan kampanye pasangan calon di wilayahnya?

“Yang pasti PNS atau sekarang disebut ASN tidak boleh berpolitik praktis. Kalau benar dan terbukti maka 99 persen yang bersangkutan akan dipecat,” tegas Musly Mokoginta, Ketua Panwas Kotamobagu.

Menurut Musly, kalau pun ada pasangan calon yang mengundang aparat desa/lurah atau camat, sebaiknya jangan terjebak pada upaya dukung-mendukung.

“Di acara tersebut pemerintah sebaiknya hanya menyampaikan imbauan menjaga keamanan dan ketertiban karena sosialisasi atau kampanye melibatkan orang banyak, tidak lebih dari itu. Ingat Panwas Lapangan ada dimana-mana, mereka akan merekam dan mem-foto,” tegas Musly.

Terkait itu, Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, meminta Panwas arif melihat kondisi terkait PNS. “Mereka diperhadapkan pada situasi dilematis. Saat ini kepala daerah berlatar politisi, karena itu PNS tak kuasa bila dapat perintah mengikuti kampanye atau sosialisasi kandidat yang didukung pimpinan mereka.”

Menurut Nayodo, seringkali kandidat menggelar kegiatan yang melibatkan orang banyak. “Mereka paham bahwa yang punya rakyat itu sangadi/lurah dan camat, sehingga mereka meminta sangadi/lurah dan camat untuk menghadirkan warga diacara seperti donor darah, sunatan massal, pentas seni, atau bahkan peresmian fasilitas umum yang didanai kandidat,” ujar Nayodo.

Dipenghujung acara Kepala Kesbang Pol Kotamobagu, Gunawan Damopolii, mengimbau kepada jajaran PNS tetap hati-hati dan cerdas, jangan sampai terjebak dalam urusan politik. “Lurah/sangadi dan camat sekarang bukan lagi Pembina politik, tapi hanya penanggungjawab keamanan dan ketertiban.”

Nah, terkait dengan pemasangan APK, Rakor menyepakati baliho, spanduk maupun umbul-umbul tidak diperbolehkan dipasang di halaman rumah PNS.

Hadir pada acara itu empat komisioner KPU Kotamobagu; Iwan Manoppo, Asep Sabar, Aditya Tegela dan Nova Tamon. Sementara dari Panwas Kotamobagu ada Asram Abdjul dan Hendri Dajoh. (**)

Leave a Reply