Pleno KPU Tuntas

KOTAMOBAGU – Tidak lebih dari dua jam, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka KPU KOtamobagu terkait rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tingkat, Rabu (16/07/14), tuntas serta berjalan lancar.

Kepada media, Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, mengatakan pihaknya yakin semua kalangan pasti sudah memegang data perolehan suara, apalagi saksi-saksi dan panwas yang ada di TPS sudah mendapatkan salinannya. “Namun karena ini tahapan, kami tetap harus melaksanakan pleno sebagaimana PPS dan PPK sudah lakukan dalam beberapa hari kemarin.”

Dari hasil pleno tersebut diperoleh data bahwa pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta mendapat dukungan suara sebanyak 40.403 (68,76 persen), sedangkan pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK hanya 18.359 (31,24 persen). “Yang mendapat catatan khusus dari KPU bahwa dari jumlah pemilih sebanyak 89.389 hanya 58.911 orang (65,7 persen) saja yang memilih, sementara 30.478 pemilih lainnya tidak menggunakan hak konstitusionalnya,” jelas Asep Sabar, komisioner yang membidangi data dan informasi.

Angka tersebut, masih kata Asep, jauh ketimbang Pemilu Legislatif (pileg) April lalu, dimana dari total pemilih 90.658 sebanyak 67.847 pemilih yang melakukan pencoblosan atau 74,8 persen. “Mungkin salah satu penyebabnya, secara emosional para pemilih disini merasa lebih dekat kepada yang dipilih ketimbang Pilpres,” kata Asep mengutip pernyataan Nayodo Koerniawan di berbagai media belum lama ini.

Dalam kesempatan itu juga personil Panwaslu, Ivan Tandayu sempat menjelaskan soal rekomendasi hitung ulang yang dilakukan di TPS XI Kelurahan Gogagoman. “Rekomendasi itu terkait dengan keputusan KPPS yang menghentikan pemungutan suara belum waktunya. Hal itu jelas tidak diperbolehkan baik dalam UU pemilu maupuan Peraturan KPU. Karenanya kami merekomendasikan untuk hitung ulang,” tegas Ivan.

Keputusan untuk memberikan rekomendasi tersebut, lanjut Ivan didasarkan pada kajian dan analisa dari beberapa regulasi yang digunakan dalam Pemilu 2014. “Jadi harus dibedakan mana yang harus pemungutan suara ulang dan mana yang hanya hitung ulang. Nah, untuk kasus Gogagoman ini hanyalah penghitungan ulang, karena terkait menghentikan pemungutan suara sebelum waktunya,” pungkas Ivan diiyakan Agus Paputungan dan Shakesepeare Makalunsenge.

Kepada media Nayodo sempat menjelaskan soal usulan agar pleno dipercepat, mengingat situasi yang semakin memanas di Jakarta. “Sebenarnya kami inginnya seperti itu, tapi tahapan tidak boleh dilanggar. Sebab melanggar tahapan berarti menganggangi UU dan Peraturan KPU, kami bisa digugat,” tegas Nayodo.

Menurut dia, mungkin untuk Kotamobagu yang memiliki luas wilayah kecil bisa saja dilakukan pleno mulai dari PPS, PPK dan KPU satu-satu hari, tapi bagaimana dengan di Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah besar, pasti mereka membutuhkan waktu dua tiga hari. “Makanya dalam tahapan Pemilu 2014 diseragamkan semuanya, untuk PPS dan PPK tiga hari sementara untuk KPU hanya dua hari saja.” (**)

Leave a Reply