Perempuan, Jangan Mau Jadi Pajangan Politik

KOTAMOBAGU— Porsi besar yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi politisi perempuan dalam Pemilihan Legislatif (2014), tidak cukup dengan menyandang status Calon Legislatif (Caleg) semata. Bagi Ketua KPU Sulut Livie Moudy Allow, harus lebih dari sekadar caleg.

“Betul porsi yang diberikan 30 persen. Namun, bukan itu persoalannya. Jangan sampai dalam pengisian daftar calon nanti, perempuan hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi kuota 30 persen itu,” kata Livie, usai Rapat Koordinasi (Rakor) KPU se Sulut bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se Sulut.

Tidak bermaksud mengintervensi Partai Politik (Parpol) dalam pengisian daftar calon, tetapi bagi Livie, perempuan harus menyadari posisinya yang saat ini sangat kuat. “Dalam Peraturan KPU Nomor 7/2013 sudah sangat jelas dan tegas. Bila Parpol tidak memenuhi kuota 30 persen di satu dapil, maka Parpol di dapil tersebut tidak memenuhi syarat mengajukan calon. Tidak hanya itu, dalam tiga daftar calon minimal harus ada satu calon perempuan. Ingat, jangan mau jadi pajangan politik,” tegas Livie, mengingatkan sebagai sesama perempuan.

Terpisah, aktivis perempuan Kotamobagu Yuvita, yang juga Ketua Korps HMI-wati (KOHATI) Bolmong mendukung upaya progresif KPU dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di dunia politik. Dirinya berharap hak-hak perempuan tidak dilanggar dan tidak dianggap sebagai pajangan. “Kita sudah bertekad meningkatkan peran partisipasi perempuan, karena itu pendidikan politik bagi calon legislatif perempuan juga harus dilakukan sedari awal,” ujarnya.

Meski demikian, pengamat politik dan hukum Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) Nasir Katong SH MH, punya penilaian lain. Menurutnya, meskipun peluang perempuan dalam kancah politik terbuka luas, namun belum akan mendorong tingginya keterwakilan perempuan di legislatif. Alasannya, perempuan cenderung fokus pada sektor lain di luar bidang politik. Mulai dari urusan rumah tangga dan sektior lain yang bisa mendukung ekonomi rumah tangga. “Hal itu yang membuat mayoritas Parpol kesulitan memenuhi kuota 30 persen. Kalau pun ada, mungkin hanya sekadar memenuhi kuota saja,” tandasnya.

Sekadar diketahui, dalam Pileg 2009 lalu, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, belum memenuhi kuota 30 persen. Dari 25 kursi, wakil perempuan hanya lima orang atau sekira 20 persen. Diantaranya, tiga wakil perempuan dari Partai Golkar, satu wakil perempuan dari PDIP dan satu lagi wakil perempuan dari Barnas.(*)

Leave a Reply