Home / Berita / Pendaftaran Pemantau Pilwako Dibuka

Pendaftaran Pemantau Pilwako Dibuka

KOTAMOBAGU – Bulan-bulan ini KPU Kota Kotamobagu disibukkan oleh berbagai tahapan, baik pelaksanaan pilkada langsung (pilwako) 2018 maupun pemilu tahun 2019.
Sebagaimana diketahui, sejak tanggal 3 hingga 16 Oktober mendatang KPU Kota Kotamobagu membuka kesempatan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019 untuk memasukkan berkas berupa kartu tanda anggota (KTA) maupun kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang jumlahnya sebagaimana tertera di system informasi parpol (sipol).
Nah, mulai Kamis (12/10/17) hari ini, rekrutmen panitia adhoc, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) penyelenggaraan pilwako sudah dimulai hingga 11 November 2017 mendatang. “Tidak sedikit warga yang sudah datang ke KPU Kota Kotamobagu untuk mengambil formulir, baik PPK maupun PPS,” kata Iwan Manoppo, komisioner KPU Kota Kotamobagu yang bertanggungjawab terhadap rekrutmen PPK dan PPS.
Bahkan sejak dua hari lalu sudah ada rekomendasi dari lurah maupun sangadi terkait siapa-siapa warganya yang akan dipercaya menjadi PPS. “Ini menarik dan menandakan bahwa masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Kotamobagu sangat tinggi. Mudah-mudahan ini juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik di hari H tanggal 27 Juni 2018 mendatang,” tegas Iwan.
Hal lainnya yang tidak kalah penting, tambah Asep Sabar, Komisioner KPU Kota Kotamobagu yang membidangi perencanaan dan data, bahwa hari Kamis ini juga sudah dibuka pendaftaran pemantau maupun pemantauan pelaksanaan pilwako 2018.
“Waktunya cukup panjang hingga tanggal 11 Juni tahun depan. Meski demikian kami mengingatkan jangan sampai lupa bagi lembaga maupun individu yang berkeinginan melakukan pemantauan pelaksanaan pilwako Kota Kotamobagu,” ujar Asep.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemantau maupun lembaga pemantau sebagaimana surat KPU Kota Kotamobagu Nomor 127/PP.04.3-PU/7174/K4-Kot/X/2017 antara lain; (1). Profile organisasi pemantau, (2). Nama dan jumlah pemantau, (3). Alokasi anggota perkecamatan, (4). Rencana dan jadwal kegiatan serta daerah yang akan dipantau, (5). Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau, (6). Surat pernyataan sumber dana, (7). Surat pernyataan independensi lembaganya. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …