Home / Berita / Pemula; Money Politik Bolehkah?

Pemula; Money Politik Bolehkah?

KOTAMOBAGU – Persoalan money politik masih menjadi bahan diskusi menarik, termasuk di kalangan pelajar yang notabenenya pemilih pemula.
Pertanyaan yang sempat menyeruak dari para peserta “Pendidikan Pemilih Pemula” yang digelar KPU Kotamobagu kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kotamobagu di SMK Cokroaminoto, Selasa (15/11/16), “bagaimana dengan pasangan calon atau calon legislator yang memberikan uang kepada pemilih. Apakah diterima atau ditolak.”
Iwan Manoppo, Komisioner KPU Kotamobagu yang menjadi pemateri, langsung menanggapinya dengan bijak. Menurut dia, Tuhan YME dan UU sudah memberikan sepenuhnya hak warga untuk memilih dan dipilih.
“Karena itu sayang kalau hak tersebut tidak digunakan sebaik-baiknya, bahkan dinodai dengan politik uang,” tegas Iwan yang kemarin didampingi Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi perencanaa dan data.
Menurut Iwan, selain dilarang agama, politik uang juga melanggar UU. “Di UU dijelaskan bahwa yang memberi maupun menerima uang saat pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilu maupun pilkada dikenakan ancaman pidana dan hukuman penjara.”
Tak hanya itu, lanjut Iwan, money politic atau politik uang juga menciderai demokrasi, karena tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur adil. “Sebagai penyelenggara kami hanya bisa mengingatkan adik-adik pemilih pemula untuk tidak main-main dengan politik atau pemberian, karena sekarang pengawas sudah mengawasi hingga ke tempat pemungutan suara.”
Di bagian lain, Asep Sabar, mengingatkan kepada para peserta untuk memperhatikan benar-benar data pemilih.
“Sebab pengalaman, banyak pemilih yang mengabaikan daftar pemilih. Tiba-tiba mereka ribut dekat-dekat hari H. Ujung-ujungnya KPU dituding tidak kerja dan sengaja menghilangkan hak politik warga.”
Padahal, menurut komisioner berlatar jurnalis itu, waktu yang diberikan untuk mengecek atau mendaftar bila memang belum terdaftar sangat panjang, kurang lebih setahun. “Biasanya mereka cari gampang dan bilang; ahhh… kan memilih dengan KTP juga boleh. Jadi tidak perlu cek-cek daftar pemilih. Ini yang harus dihindari.”
Hadir pada acara itu selain peserta yang juga siswa SMK Cokroaminoto, Santri Mallah, ST, Staf Pengajar SMK Cokroaminoto. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …