Pemkot Lamban Tangani Data Pemilih

KOTAMOBAGU – Tuntasnya nomor induk kependudukan (NIK) ternyata tidak serta merta menuntaskan persoalan daftar pemilih tetap (DPT), masih ada yang harus diselesaikan, yakni nomor kartu keluarga (NKK).

Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan meminta kepada pemerintah kota Kotamobagu untuk bisa memfasilitasi pekerjaan ini. “Persoalan NIK dan NKK itu sebenarnya wilayah pemerintah, jadi mereka harus serius menangani,” tegas Nayodo.

Persoalan yang terjadi belakangan ini dimana DPT tidak tuntas, lanjut Nayodo, lantaran kinerja Pemkot Kotamobagu yang lamban. “Bayangkan saja komisoner KPU harus bolak-balik ke Discapil tetap saja hasilnya nol besar. Kami minta yang berkompeten di Pemkot Kotamobagu untuk memerintahkan instansi terkait untuk serius dan proaktif.”

Lantaran itu Minggu (16/02/14) KPU Kotamobagu terpaksa membentuk tim khusus yang akan diturunkan ke desa dan kelurahan se-Kotamobagu melakukan validasi. “Kami tidak mau menunggu-nunggu Pemkot Kotamobagu yang memang seperti tidak mau tahu dengan urusan rakyatnya,” tegas Nayodo.

Sementara itu, Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi data informasi, setiap hak pilih yang namanya sudah masuk dalam DPT diharuskan memiliki NIK dan NKK seperti termaktub dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 756/2013. “Untuk itu kami akan menelusuri kembali dan berkomunikasi dengan pemerintahan desa atau kelurahan di Kotamobagu,” ujar Asep, Minggu (16/02/14).

KPU Kotamobagu, kata Asep hanya diberikan waktu hingga 19 Februari untuk menyelesaikan NKK. “Mulai Senin ini kami akan melakukan verifikasi faktual dan validasi langsung ke desa dan kelurahan. Kami juga akan kembali berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu dalam upaya pemutakhiran data calon pemilih tersebut.” (**)

Leave a Reply