Pemilihan 2020 Dilanjutkan

Pemilihan 2020 Dilanjutkan

KOTAMOBAGU – Setelah dihentikan selama tiga bulan karena Pandemi Covid-19, tahapan Pemilihan 2020 lanjutan resmi bergulir seiring dengan diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020.
Peresmiannya sendiri ditandai dengan Rakor virtual dalam rangka pengaktifan kembali badan ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sabtu (13/06/2020) siang.
Di hadapan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta Sekretaris yang mengikuti rakor tersebut, Ilham Saputra, Komisioner KPU RI yang membidangi SDM meminta jajarannya untuk cermat dalam menjalankan tahapan ini. Mengingat jeda tiga bulan tidak berjalannya tahapan Pemilihan 2020 akibat pandemi Covid-19 akan berpangaruh pada masih atau tidaknya pemenuhan syarat para petugas ad hoc tersebut.
“Seluruh tahapan kita harus hati-hati. Bagaimana persiapan administrasi, arsip orang yang sudah meninggal, tidak memenuhi syarat (TMS), mengundurkan diri. Sehingga kalau ada yang menggugat kita bisa jawab,” pesan Ilham.
Dalam paparannya Ilham menerangkan secara rinci mekanisme pengaktifan kembali badan ad hoc. Mulai dari badan hukum, proses penggantian antar waktu, tahap-tahap yang harus dilalui hingga mendapat pengganti yang sesuai aturan hingga proses pelantikan. “Pelantikan dapat dilaksanakan daring atau tatap muka. Namun untuk tatap muka harus sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan yang berlaku,” tandasnya.
Sebelumnya, membuka kegiatan Rakor, Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan jajarannya untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam penyelenggaraan Pemilihan 2020. Berbeda dengan proses demokrasi sebelumnya, adanya Covid-19 menurut dia akan berpengaruh besar pada proses maupun penyelenggaraan.
“Namun kalau kita paham, sesungguhnya kita sedang meletakkan dasar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kalau ini kita jalankan dengan baik maka kedepan apabila ada bencana seperti ini kita sudah siap. Sebaliknya kalau kita hari ini tidak mampu memberi dasar yang baik maka kita tidak memberi pijakan yang kuat untuk generasi berikutnya,” tutur Arief.
Terkait pengaktifan kembali badan ad hoc, Arief menyebut bahwa SDM sangat penting menjadi salah satu ukuran penyelenggaraan pemilihan yang baik. Meski begitu ukuran lain seperti regulasi dan pengelolaan anggaran juga tidak boleh dikesampingkan. “Nah perhatikan bahwa penggunaan anggaran harus memenuhi prinsip reguasi yang berlaku jangan sampai tanpa dokumen yang valid, itu tidak pernah bisa ditoleransi,” pesan Arief.
Dikesempatan selanjutnya, secara singkat Anggota KPU RI Viryan mengajak jajaran penyelenggara ditingkat provinsi dan kab/kota untuk terus menjalankan protokol kesehatan guna mencegah tertular Covid-19. Sementara itu Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi meminta informasi dari jajarannya terkait situasi Covid-19 didaerah masing-masing. Dia memahami ada kekhawatiran publik terkait penyelenggaraan Pemilihan 2020 ini, khususnya menyangkut aspek kesehatan dan keselamatan.
Hadir di Rakor daring tersebut empat Komisioner KPU Kota Kotamobagu; Iwan Manoppo, Asep Sabar, Yokman Muhaling dan Zulkifli Kadengkang dan beberapa staf KPU Kota Kotamobagu. Menurut KPU Kota Kotamobagu, rakor semacam ini dianggap penting dalam rangka memberikan arahan dan petunjuk jalannya Pemilihan 2020 yang tahapannya segera akan dimulai.
“Kita semua berharap pendemi tidak akan mengganggu jalannya Pemilihan 2020 di Kota Kotamobagu. Dan kita juga berdoa semoga seluruh penyelenggara sehat-sehat dan dijauhi dari Covid-19,” pungkas Zulkifli Kadengkang, komisioner KPU Kota Kotamobagu yang membidangi SDM. (***)

Sumber; www.kpu.go.id