Pemilih Wajib Miliki e-KTP

KOTAMOBAGU – Meski baru akan menggelar Pilkada 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu tetap memantau perkembangan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 10 Tahun 2016 telah disahkan 1 Juli 2016 lalu.
“Banyak perubahan yang terjadi di UU tersebut,” kata Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi informasi dan hubmas di kantornya, Sabtu (30/07/16).
Perubahan-perubahan tersebut, kata Asep, antara lain terkait dengan pencalonan, tugas wewenang KPU dan Bawaslu, seleksi PPK, PPS, dan KPPS. “Berikutnya dukungan dalam pencalonan, pelaksana pendaftaran pasangan calon dari partai politik, penggunaan KTP Elektronik saat pemungutan suara, besaran sumbangan dana kampanye dan tindak lanjut sengketa pemilihan oleh KPU.”
Yang paling menarik, masih kata Asep, adalah Pasal 7 yang menegaskan bahwa anggota DPR, DPD, DPRD, TNI/Kepolisian, PNS dan kepala desa yang menyalonkan diri baru mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
Sementara yang masih kontroversi adalah terkait tugas dan wewenang KPU, Pasal 9. “Sebab ada kesan kemandirian KPU sebagai penyelenggara agak sedikit terbatas. Sebab du UU tersebut KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam penyusunan dan penetapan Peraturan KPU, Ujar Asep sambil menambahkan bahwa pasal tersebut KPU RI sedang melakukan judicial review ke MK. (**)

Tabel.
Point Perubahan UU Pilkada 2016

PASAL TENTANG ISI PASAL
7 Pencalonan Menyatakan secara tertulis
pengunduran diri sebagai anggota
DPR, DPD dan DPRD, dan sebagai
anggota TNI, Kepolisian, PNS dan
kepala desa sejak ditetapkan
sebagai pasangan calon peserta
pemilihan
9 (a) Tugas dan Wewenang KPU Menyusun dan menetapkan PKPU
dan pedoman teknis pemilihan
setelah berkonsultasi dengan DPR
dan pemerintah dalam RDP yang
keputusannya mengikat.
10 (b1) KPU melaksanakan dengan segera
rekomendasi dan atau putusan
Bawaslu mengenai sanksi
administrasi pemilihan.
16 (1a) Seleksi anggota PPK dilaksanakan
secara terbuka dengan
memperhatikan kompetensi,
kapasitas, integritas, dan
kemandirian calon anggota PPK.
19 (1a) Seleksi anggota PPS dilaksanakan
secara terbuka dengan
memperhatikan kompetensi,
kapasitas, integritas, dan
kemandirian calon anggota PPS.
21 (1a) Seleksi anggota KPPS dilaksanakan
secara terbuka dengan
memperhatikan kompetensi,
kapasitas, integritas, dan
kemandirian calon anggota KPPS.
22B Tugas dan Wewenang Bawaslu Menerima, memeriksa dan memutus
keberatan atas putusan Bawaslu
Provinsi terkait pemilihan cagub
Cawagub, Cabup Cawabup dan
Cawali dan cawawali yang diajukan
pasangan calon dan atau
parpol/gabungan parpol terkait
dengan penjatuhan sanksi
diskualifikasi dan atau tidak
diizinkannya parpol dan gab parpol
untuk mengusung calon dalam
pemilihan berikutnya.
41 (1) dan (2) Pencalonan Calon perseorangan mendaftarkan
diri dengan menyerahkan
dukungan dengan prosentase dari
data jumlah pemilih pemilu paling
akhir sebelumnya.
41 (2) dan (3) Dukungan yang dimaksud ayat (1)
dan (2) dibuat disertai dengan
fotokopi KTP Elektronik dan surat
keterangan yang diterbitkan oleh
dinas kependudukan dan
pencatatan sipil yang menerangkan
bahwa penduduk tersebut
berdomisili di wilayah yang sedang
menyelenggarakan pemilihan paling
singkat satu tahun dan tercantum
dalam DPT Pemilu sebelumnya di
Provinsi atau Kab/Kota dimaksud.
42 (4a) Dalam hal pendaftaran paslon
sebagaimana dimaksud ayat 4
(catatan:Pilgub) tidak dilaksanakan
oleh pimpinan parpol tingkat
provinsi, pendaftaran paslon yang
telah disetujui parpol tingkat pusat
dapat dilaksanakan oleh parpol
tingkat pusat.
42 (5a) Pendaftaran paslon Dalam hal pendaftaran paslon
sebagaimana dimaksud ayat 5
(catatan:Pilbup/pilwali) tidak
dilaksanakan oleh pimpinan parpol
tingkat kab/kota, pendaftaran paslon
yang telah disetujui parpol tingkat
pusat dapat dilaksanakan oleh
parpol tingkat pusat.
57 (2) Daftar Pemilih Dalam hal WNI tidak terdaftar
sebagai pemilih sebagaimana
dimaksud di ayat (1), pada saat
pemungutan suara menunjukkan
KTP elektronik.
58 (1) Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir
digunakan sebagai sumber
pemutakhiran data pemilih dengan
mempertimbangkan DP4.
61 Pemilih yang belum terdaftar dalam
DPT yang bersangkutan dapat
menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukkan KTP elektronik di TPS
yang ada di RT RW yang tertera di
KTP elektronik yang bersangkutan.
63 (2a) Kampanye Kampanye dalam bentuk pertemuan
terbatas dan tatap muka didanai
oleh parpol dan atau paslon.
63 (2b) Kampanye dalam bentuk
penyebaran bahan kampanye
kepada umum dan alat peraga
kampanye dapat didanai dan
dilaksanakan oleh parpol dan atau
paslon.
73 (1) dan (2) Calon dan atau tim kampanye
dilarang menjanjikan dan atau
memberi uang atau materi lainnya
untuk mempengaruhi penyelenggara
pemilihan dan atau pemilih. Calon
yang terbukti melakukan
pelanggaran tersebut berdasarkan
putusan Bawaslu dapat dikenakan
sanksi pembatalan paslon oleh KPU
prov/KPU kab/kota.
74 (a1) Dana kampanye paslon dapat
diperoleh dari: sumbangan
parpol/gabungan parpol, sumbangan
paslon, sumbangan pihak lain yang
tidak mengikat meliputi sumbangan
perseorangan dan atau badan
hukum swasta.
74 (5) Sumbangan dari perseorangan
paling banyak Rp75.000.000 dan dari
badan hukum swasta paling banyak
Rp750.000.000.
85 (1) Pemberian suara dapat dilakukan
dengan: a. Memberi tanda satu kali
pada surat suara, b. memberi suara
melalui peralatan pemilihan secara
elektronik.
144 Putusan Bawaslu dan putusan
Panwaslu mengenai sengketa
pemilihan bersifat mengikat dan
wajib ditindaklanjuti KPU provinsi
dan KPU kab/kota paling lambat 3
hari kerja.
Sumber: UU Pilkada 2016