Pemilih Ganda Jadi Momok

KOTAMOBAGU – Turunnya angka partisipasi politik saat Pemilu 2014 lalu menjadi perhatian tersendiri bagi KPU Kotamobagu.

Bahkan KPU Kotamobagu, sebagaimana pernah disampaikan Ketua KPU, Nayodo Koerniawan, masih mengkhawatirkan terjadinya kasus pemilih ganda dalam pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di Kotamobagu, pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Kami menilai kasus pemilih ganda masih berada urutan teratas penyebab terjadinya penurunan angka partisipasi politik. Lainnya adalah persoalan daftar pemilih yang harus diperbaharui,” kata Nayodo di ruang kerjanya, Kamis (18/06/15).

Dibagian lain, Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi data informasi dan humas menambahkan, pihaknya akan melakukan penelitian serta validasi jumlah pemilih yang tertera dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang sudah disinkronisasi dengan data hasil Pemilu 2014 oleh KPU RI.

“Penyerahan dan penyampaian hasil sinkronisasi tersebut akan dilakukan pada tanggal 20-23 Juni minggu depan. Setelah itu pada 24 Juni-14 Juli dilakukan penyampaian daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota ke Panitia Pemungutan Suara (PPS),” jelas komisioner berlatar jurnalis ini.

Setelah itu, lanjut Asep, PPS bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) kembali sampai akhirnya tersusun daftar pemilih hasil pemutakhiran.

“Kami sudah menegaskan kepada PPK dan PPS saat bimbingan teknis lalu, untuk persoalan data pemilih sebaiknya jangan berharap kepada PPDP dan tidak sungkan turun langsung ke rumah-rumah penduduk untuk mengecek langsung keberadaan wajib pilih. Ini lebih penting ketimbang terjadi persoalan di kemudian hari.”

Intinya, masih kata Asep, PPDP akan melakukan coklit dengan merekap dan mensortir sambil berkoordinasi dengan PPK, PPS (desa), pemerintah desa/kelurahan.

“Validasi ini berlapis dari bawah ke atas. KPU telah menyiapkan tabulasi untuk penemuan nama ganda, NIK ganda, alamat dan tanggal lahir ganda. Bila memang ditemukan persoalan, PPS harus meminta PPDP dan pemerintah desa/kelurahan untuk menghapus salah satu data yang ganda tersebut,” jelasnya. (**)

Leave a Reply