Pemerintah Wajib Membantu

KOTAMOBAGU – Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2014.

Pada pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dijelaskan bahwa untuk kelancaran tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai Undang Undang.

“Ini menandakan bahwa sukses tidak penyelenggaraan pemilu juga tergantung dari perhatian dan kepedulian pemerintah,” tegas Nayodo Koerniawan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu.

Menurut Nayodo, pemerintah wajib memfasilitasi penyelenggara Pemilu agar semua tahapan pemilu berjalan baik dan lancar. “Kami berharap pemerintah daerah tidak ragu-ragu lagi membantu penyelenggara Pemilu. Kami tidak mau lagi ada pertanyaan dasar hukum, sebab dasar hukumnya sudah sangat jelas dan itu sifatnya wajib,” kata Nayodo di ruang kerjanya Senin (27/01/14).

Nayodo benar. Bahkan ayat (2) pasal tersebut lebih diperinci ditegaskan bantuan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilu berupa penugasan personel pada sekretariat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK dan PPS, pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu, termasuk daftar pemilih.

Apalagi sekarang tahapan Pemilu sudah memasuki tahapan yang memang membutuhkan perhatian pemerintah, yakni daftar pemilih yang didalamnya harus terkait dengan nomor induk kependudukan (NIK). “Yang bisa membuat NIK itu hanya pemerintah, bukan KPU,” ujar Nayodo.

Lainnya yang juga membutuhkan keterlibatan pemerintah adalah alat peraga kampanye (APK). “Karena KPU tidak bisa seenaknya menetapkan zona APK tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Tak hanya itu, pemerintah juga diberikan kewenangan melakukan penertiban APK yang melanggar aturan. Pemerintah daerah dapat mencabut atau memindahkan APK tanpa pemberitahuan kepada peserta Pemilu,” katanya. (**)

Leave a Reply