Pekan Depan Pendaftaran Calon Pilgub Sulut

Pekan Depan Pendaftaran Calon Pilgub Sulut

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 memasuki babak penting.
Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Program, Tahapan dan Jadwal, tanggal 4-6 September 2020 pekan depan memasuki tahapan pencaftaran peserta Pilkada Serentak atau bakal pasangan calon (bapaslon) Gubernur/Wakil Gubernur pada Pilgub Tahun 2020.
Mengingat saat ini masih berada di fase Pandemi COVID-19, maka tata cara pendaftaran bapaslon gubernur/wakil gubernur nanti sedikit berbeda dengan lebih mengedepankan protokol kesehatan (prokes).
“Pasal 49 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pilkada dimasa Pandemi COVID-19 menjelaskan bahwa tata cara penyerahan dokumen pendaftaran bapaslon dilakukan dengan melaksanakan prokes. Parpol atau gabungan parpol berkoordinasi terlebih dulu dengan KPU sebelum mendaftarkan diri,” jelas Komisioner KPU Kota Kotamobagu yang membidangi Teknis Penyelenggaraan; Asep Sabar, di kantornya, Senin (24/08/2020).
Yang harus diperhatikan lagi, lanjut Asep, pihak-pihak yang diperbolehkan hadir saat pendaftaran adalah ketua dan sekretaris atau sebutan lain parpol dan/atau gabungan parpol pengusung dan bapaslon sendiri. “Tidak seperti di pilkada sebelum-sebelumnya saat pendaftaran dibolehkan menghadirkan massa pendukung meski terbatas, sekarang tidak lagi,”
Lalu, apa saja syarat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2020 ini? Yang pasti, kata Asep, calon tidak diperkenankan mengikuti Pilgub Sulut 2020 apabila masih berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, TNI/ Polri, ASN, BUMN/D, Kepala Desa serta penyelenggara pemilu.
“Calon kepala daerah harus menyertakan surat pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti. Pengajuan pengunduran dan tanda terima dari pejabat yang berwenang, wajib diserahkan saat pendaftaran calon sebagai salah satu dokumen wajib syarat calon sebagaimana ditegaskan pada Pasal 42 ayat 4 PKPU 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada 2020.”
Sedangkan untuk syarat dukungan parpol atau gabungan parpol, Asep menjelaskan bahwa untuk bisa mengusung calon pada Pilkada 2020 parpol atau gabungan parpol yang memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
Syarat lainnya sebagaimana diatur dalam PKPU, antara lain; (1). berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; (2). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan paslon; (3). tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Untuk terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: (a). terpidana karena kealpaan; (b). terpidana karena alasan politik, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik; (c). bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik; bahwa bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang; dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
Syarat berikutnya (4). tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (5). tidak pernah melakukan perbuatan tercela; (6). menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara; (7). tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; (8). tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (9). memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
Kemudian (10). belum pernah menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur, selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur atau calon wakil gubernur, dengan ketentuan: (a). penghitungan dua kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama lima tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama dua setengah tahun, dan sebaliknya; (b). jabatan yang sama dimaksud adalah jabatan gubernur atau wakil gubernur dalam dua kali masa jabatan yang sama, baik yang berturut-turut maupun tidak berturut-turut, (c). perhitungan lima tahun masa jabatan atau dua setengah tahun masa jabatan dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan. (d). tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati atau penjabat wali kota; (e). berhenti sebagai Anggota KPU, Bawaslu, sebelum pembentukan PPK dan PPS.
Dan, yang terpenting dari semua itu, masih kata Asep, karena pilkada ini adalah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, maka seluruh proses pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasinya, baik terhadap bakal paslon dari perseorangan maupun partai politik serta gabungan partai politik, digelar dan dilakukan sepenuhnya oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. (***)


JADWAL TAHAPAN PENDAFTARAN CALON
1. Pendaftaran Bapaslon (4-6 September 2020)
2. Verifikasi Syarat Pencalonan (4-6 September 2020)
3. Pengumuman Dokumen Bapaslon (4-8 September 2020)
4. Tanggapan/Pendapat Masyarakat (4-8 September 2020)
5. Pemeriksaan Kesehatan (4-11 September 2020)
6. Verifikasi Syarat Calon (6-12 September 2020)
7. Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon (14-16 September 2020)
8. Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon (16-22 September 2020)
9. Penetapan Paslon (23-24 September 2020)
10. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Paslon (24 September 2020)

 

PARPOL DI DPRD SULUT

  1. PDI Perjuangan (18 kursi)
  2. Nasdem (9 kursi)
  3. Golkar (7 kursi)
  4. Demokrat (4 kursi)
  5. Gerindra (2 kursi)
  6. PAN (2 kursi)
  7. PKB (1 kursi)
  8. PKS (1 kursi)
  9. PSI (1 kursi)