Parpol: Surat Suara Sah !!

KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu akhirnya menyelesaikan validasi surat suara Pemilu 2014.

Proses validasi tingkat Kota Kotamobagu yang dilakukan Jumat (20/12) kemarin tidak serentak dihadiri oleh partai politik (parpol), pada awalnya hanya ada pengurus Hanura, Nasdem, PKS, PAN dan PKB. “Yang lain menyusul karena tidak bisa menyesuaikan dengan agenda jam 9.00 pagi sebagaimana undangan KPU Kotamobagu,” kata Aditya Tegela, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan KPU Kotamobagu.

Dengan tuntasnya validasi di tingkat parpol, kata Aditya, maka sudah tidak ada persoalan dengan surat suara pemilihan legislatif DPRD Kota Kotamobagu. “Semua sudah membubuhi paraf pertanda tidak ada persoalan lagi dengan nama-nama caleg yang tertera di surat suara. Dengan demikian kami tinggal menunggu waktu pencetakan awal Januari 2014 mendatang,” ujar Aditya yang kemarin ditemani komisioner KPU Kota lainnya Iwan Manoppo, Asep Sabar, dan operator Yusril Kobandaha.

Ketika ditanya berapa banyak surat suara yang akan dicetak, Aditya menjelaskan bahwa surat suara nanti akan disesuaikan dengan daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2 persen. “Ini sudah disepakati saat gelar validasi surat suara nasional awal pekan ini,” pungkas Aditya.

Asep Sabar, Ketua Divisi Humas, Data Informasi, Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga KPU Kotamobagu, menambahkan kegiatan validasi tersebut dilakukan untuk mencermati kembali pencantuman nama-nama calon Anggota DPRD Kotamoabgu yang telah ditetapkan KPU dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Hal itu termasuk pencermatan nama calon anggota legislatif (caleg) yang telah meninggal dunia, sehingga nama-nama tersebut harus dihapus dari surat suara.

“KPU harus mensosialisasikan dan menjelaskan kepada partai politik (parpol) mengenai surat suara ini sudah sesuai kesepakatan dalam keputusan KPU mengenai DCT. Hal tersebut supaya pimpinan parpol bisa memahami hasil validasi surat suara, termasuk mengenai penulisan nama dan gelar calon, serta tidak adanya kesempatan lagi untuk penggantian atau penggeseran calon.”

Informasi yang diperoleh, KPU kabupaten/kota diberi tenggat waktu sampai tanggal 23 Desember 2013 untuk mendapatkan persetujuan dan paraf dari parpol terhadap hasil validasi surat suara. Persetujuan dan paraf tersebut harus dilakukan oleh pimpinan parpol atau paling tidak LO yang resmi ditunjuk oleh parpol untuk menghindari surat suara dipermasalahkan dikemudian hari. (**)