Home / Berita / Parpol Jadi Agen Sosialisasi Pilkada

Parpol Jadi Agen Sosialisasi Pilkada

KOTAMOBAGU – Partai politik (parpol) peserta Pilkada Serentak Tahun 2018 berharap KPU Kota Kotamobagu intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang terkait dengan daftar pemilih.
“Selama ini banyak masyarakat yang belum paham bagaimana bisa memilih dalam pemilihan,” kata Effendi Mokodompit, Pengurus Partai Golkar Kota Kotamobagu, pada acara Sosialisasi Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Kamis (30/11/17).
Alasan yang dikembangkan Mokodompit adalah masih banyaknya pemilih yang tidak bisa memilih dan berdampak pada menurunnya angka partisipasi politik masyarakat. “Ini artinya masyarakat tidak tahu perkembangan politik di daerahnya.”
Persoalan terkait dengan daftar pemilih juga sempat disampaikan kader PDI Perjuangan Kota Kotamobagu; Michael dan Riswanto Dali. Menurut mereka selalu saja terjadi dan munculnya data ganda, juga tidak sinkronnya apa yang disampaikan oleh KPU dengan di KPPS saat pemungutan suara.
“Bahkan tak jarang terjadi perdebatan sengit antara KPPS dengan pemilih di TPS. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau ada pemahaman dari KPPS.”
Menanggapi hal itu, Asep Sabar, Komisioner KPU Kota Kotamobagu yang menangani data pemilih menjelaskan bahwa persoalan daftar pemilih dari pemilihan ke pemilihan selalu sama, yakni; data ganda, orang meninggal, pindah domisili dan status TNI/Polri. “Persoalan daftar pemilih memang dinamis seiring dengan dinamisnya perkembangan penduduk. Bisa saja tiap menit, tiap jam setiap harinya ada saja orang meninggal, masuk usia 17 tahun, pindah domisili dan lainnya.”
Nah, yang menjadi tugas KPU Kota Kotamobagu dengan jajarannya di bawah yakni; PPK dan PPS, lanjut Asep, adalah merapihkan atau istilahnya memutakhirkan daftar pemilih yang diserahkan oleh pemerintah.
“Dalam waktu dekat ini akan ada Patugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tugasnya melakukan pencocokan dan menelitian (coklit). Mereka akan mendatangi pemilih langsung ke rumah-rumah. Bila ada pemilih yang meninggal misalnya, bisa langsung dicoret.”
Dalam kesempatan itu, Asep berharap kepada parpol untuk sama-sama menjadi agen sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan data pemilih. “Kami berharap parpol jangan hanya meminta dukungan, tapi juga membantu konstituennya masing-masing, terutama yang belum terdaftar di data pemilih atau belum punya e-KTP. Silakan fasilitasi mereka, kumpulkan, dan laporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kemudian dilakukan perekaman.”
Menanggapi daftar Pemilih, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kotamobagu, Virgina Olii, menambahkan bahwa pihaknya sudah turun ke desa/kelurahan melakukan perekaman e-KTP. “Sayangnya masih saja ada warga yang belum terekam, mungkin karena kesibukan dan pekerjaannya.”
Untuk pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili atau alih status TNI/Polri, lanjut Olii, Disdukcapil berharap ada koordinasi antara kepala desa/lurah dengan Disdukcapil, mengingat mereka yang akan memberikan surat keterangan ketika yang bersangkutan akan memilih.
“Jadi sekarang kalau ada hal-hal yang menyangkut kependudukan semuanya diserahkan ke Disdukcapil, termasuk untuk membuatkan akte kematian sehingga yang bersangkutan bisa dihapus di data pemilih. Demikian juga yang sudah pindah domisili langsung lapor ke Disdukcapil, bukan lurah/kepala desa saja.”
Sebelumnya Iwan Manoppo, Komisioner KPU Kota Kotamobagu yang membidangi sosialisasi memaparkan soal jadwal dan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Kotamobagu. Menurut Iwan, semua jadwal dan tahapannya sudah tertata sedemikian rupa di PKPU Nomor 1/2017. “Karena itu KPU Kota Kotamobagu sebagai penyelenggara tidak boleh bekerja diluar tahapan dan jadwal yang sudah ada.”
Di sessi kedua sosialisasi dua komisioner KPU Kota Kotamobagu lainnya; Aditya Tegela dan Amir Halatan menjelaskan soal mekanisme pencalonan dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, baik yang melalui jalur perseorangan maupun parpol atau gabungan parpol.
“Ada hal-hal yang harus dicermati oleh parpol. Dan yang pasti ketika sudah mendaftarkan diri tidak boleh ada yang mundur, akan ada sanksinya,” tegas Aditya.
Bagian terakhir Amir memaparkan soal tata pelaksanaan sengketa bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU Kota Kotamobagu. “KPU Kota Kotamobagu mempersilakan siapa saja yang ingin sengketa hukum, baik ke Mahkamah Konstitusi (MK), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau langsung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bila terkait dengan etika penyelenggara.”
Sosialisasi yang dihadiri oleh parpol ytang ada di Dewan Kota Kotamobagu, yakni PAN, Golkar, PDI-P, PKS, PKB, Demokrat, Gerindra, dan Hanura itu dipandu langsung Sekretaris KPU Kota Kotamobagu, Frans TA Manoppo, dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kota Kotamobagu; Nova R. Tamon.
Hadir selain Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kotamobagu; Virgina Olii, ada Kepala Badan Kesbang; Riyanto Mokoginta serta para Camat se-Kota Kotamobagu. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …