Parpol Andil Tingkatkan Partisipasi Pemilih

KOTAMOBAGU – Saat pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu tak henti-hentinya mengajak partai politik (parpol) mensosialisasikan pentingnya memilih. 

Penegasan tersebut disampaikan komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi sosialisasi dan pengembangan SDM, Iwan H. Manoppo, di ruang kerjanya, Rabu (25/02/15). Menurut Iwan, saat itu KPU Kotamobagu dalam berbagai kesempatan, langsung maupun tidak, selalu meminta partai politik (parpol), termasuk para calon legislator (caleg)-nya mengajak warga memilih. “Hal utama dan pertama adalah mengajak warga untuk memilih dulu, setelah itu silakan parpol melakukan sosialisasi terkait partainya supaya dipercaya masyarakat untuk kemudian dipilih,” kata Iwan

Sisi positif yang bisa diambil dari ajakan parpol dan para calegnya itu, secara politis bisa mengukur sampai sejauh mana angka partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif. “Semua orang tahu bahwa kepentingan parpol dan caleg itu kan dukungan suara rakyat sebanyak-banyaknya. Nah, kalau partai dan caleg aktif melakukan sosialisasi atau ajakan memilih masyarakat yang notabenenya konstituen, mereka bisa mengidentifikasi dukungan, apakah konstituennya benar-benar mendukung atau tidak. Kalau tidak, parpol dan caleg bisa evaluasi diri apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin saja calegnya yang tidak berbobot atau parpolnya yang tidak mau bergerak,” jelas Iwan kepada media ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat meningkatkan target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mendatang menjadi 77,5%. Sebelumnya, pada penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu, partisipasi pemilih telah berhasil memenuhi target, yaitu 75%. Untuk mencapai 77,5% itu, peserta pemilu harus dapat menghadirkan kandidat yang mampu menyerap perhatian publik. Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, partisipasi setingkat ini (77,5%) bukan hal yang mudah untuk bisa dicapai. Sebagaimana kita tahu, angka partisipasi kita, 75% itu, merupakan satu interval yang pada negara-negara demokratis berada pada posisi menengah tinggi,” kata dia.

Untuk bisa mencapai target tersebut, salah satu komponen yang penting adalah adanya strategi yang tepat dari penyelenggara pemilu. Namun demikian, ada banyak komponen lain yang menentukan bagaimana angka tersebut dapat tercapai. “Yang paling utama adalah bagaimana peserta pemilunya bisa menghadirkan kandidat yang dapat menyerap perhatian publik dan dapat memotivasi pemilih untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara),” kata dia seperti dikutip di www.kpu.go.id

Dalam hal ini, KPU memiliki tanggungjawab sosialisasi, tapi dalam porsi yang sangat terbatas. Selain karena keterbatasan anggaran, keterbatasan porsi tersebut juga demi menghindari prasangka keberpihakan terhadap penyelenggara. “Dalam RPJMN kita ini, telah dibuat satu gagasan agar kampanye nanti sedapat mungkin dibiayai oleh negara,” tambah Husni.

Namun demikian, itu tak mengurangi tanggungjawab partai untuk memperkenalkan kandidatnya. Pemerintah, hanya menanggung beban pembiayaan, sementara materi kampanye tetap menjadi tanggungjawab partai. “Di satu sisi memang ada pengurangan beban partai, tapi di sisi lain pertanggungjawaban partai terhadap negara akan semakin kuat,” pungkasnya. (**)

Leave a Reply