Home / Berita / Panwas dan KPU Harus Akur

Panwas dan KPU Harus Akur

KOTAMOBAGU – Kesuksesan pemilihan umum tergantung dari kinerja penyelenggaranya; KPU dan Panwas. Itu sebabnya harus ada kesepahaman tugas dan kerja diantara kedua lembaga tersebut.
Maksd dan tujuan itulah yang melatarbelakang KPU Kota Kotamobagu menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Terpadu terkait banyak hal menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah ini.
“Bimtek tersebut untuk menyamakan persepsi antara semua penyelenggara, baik KPU maupun Panwas Kota Kotamobagu, khususnya untuk tingkat kecamatan,” kata Nova Tamon, Ketua KPU Kota Kotamobagu di kantornya, Senin (14/05/18) malam.
Di Bimtek kali ini, kata Nova, KPU Kota Kotamobagu mengundang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kota Kotamobagu.
“Pematerinya kami menghadirkan dua komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara dari Divisi Teknis; Yessy Momongan, dan Divisi Hukum; Ardiles Mewoh. Kemudian Ketua Bawaslu Sulawesi Utara; Herwyn Malonda.”
Dalam pengantar materinya, ketiga pimpinan penyelenggara pemilu tingkat provinsi Sulut tersebut bersepakat memang harus ada persamaan persepsi dan pemahaman terkait tugas dan pekerjaan di wilayah kerjanya masing-masing.
Bahkan Ardiles Mewoh sempat menyarankan antara PPK dan Panwascam tidak perlu selalu berdebat terlalu lama terkait aturan. “Bila ada pemahaman aturan yang berbeda langsung saja dikoordinasikan dan dikonsultasikan ke tingkatan di atasnya; KPU Kota Kotamobagu dan Panwas Kota Kotamobagu. Biar nanti mereka yang menyelesaikan.”
Menurut Ardiles, PPK dan Panwascam sejak dini juga harus sudah berkoordinasi untuk menghindari terjadinya mal-administrasi yang bisa saja terjadi di tingkat bawah, terutama pada tahapan pemungutan hingga rekapitulasi.
“Kuncinya adalah saling mengerti dan saling mengingatkan antara satu dengan lainnya. Karena antara Panwascam dengan PPK adalah sama-sama penyelenggara.”
Hanya saja Ardiles mengingatkan bahwa kedekatan dan komunikasi antara Panwascam dengan PPK bukan dalam hal-hal yang keliru atau menyalahi aturan maupun etika penyelenggara, tapi pada pekerjaan dan tugas-tugas mensukseskan pelaksanaan pilkada.
“Kasus di Kabupaten Garut jadi pelajaran berharga, dimana anggota Panwas dan KPU-nya di-OTT. Artinya, kerjasama yang harus dibangun antara Panwas dan KPU beserta jajarannya di bawah bukan dalam hal perbuatan terlarang melainkan perbuatan yang menopang tahapan serta sesuai aturan.”
Sementara itu, Ketua KPU Sulut, Yessy Momongan lebih banyak memaparkan soal persiapan pemungutan suara dan teknis lainnya. Menurut dia, antara Panwascam dan PPK jangan sampai berebut wilayah kerja, semua ada tupoksinya. “Bangun persepsi yang sama dan pahami aturannya.”
Kepada para peserta bimtek Yessy menjelaskan soal tempat pemungutan suara (TPS) yang layak dan sesuai aturan pada pilkada 2018 kali ini. “TPS harus bisa mengakomodir kaum disabilitas, tidak boleh ada tangga, selokan, berumput dan berpasir, agar disabilitas bisa melaksanakan hak konstitusionalnya tanpa harus dibantu oleh orang lain.”
Yessy berharap TPS yang akan dibuat nanti didesain semenarik mungkin dan letaknya harus berada di tengah-tengah kediaman wajib pilih di TPS tersebut. “Kalau sampai TPS digabung disuatu tempat sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini di sebagian TPS di Kota Kotamobagu, bakal beresiko. Kalau bisa TPS-nya dipisahkan sesuai wilayah wajib pilih,” jelas Yessy.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sulut; Herwyn Malonda sempat menjelaskan soal tugas pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pilkada. “Kunci dari semua itu adalah komunikasi, karena antara Panwas dan KPU merupakan satu kesatuan sesame penyelenggara. Bangun kemitraan, bukan persaingan, apalagi sampai saling intervensi.”
Dalam materinya Herwyn memaparkan berbagai persoalan yang menjadi titik pengawasan lembaganya; (1). Jual beli C6, (2). Mempengaruhi pemilih dengan imbalan, (3). Menggunakan C6 orang lain, (4). Memobilisasi pemilih, (5). Memilih lebih dari satu kali, (6). Mengganti pemilih, (7). Mempengaruhi petugas, (8). Mencoblos sebelum pemungutan dimulai, (9). Netralitas petugas, (10). Berta acara salah atau keliru, (11). Surat suara tertukar, (12). Logistik kelebihan atau kekurangan, (13). Tertukar antar TPS, (14). Intimidasi, (15). Keterlibatan aparat, (16). Integritas petugas mulai dari proses sampai hasil, dan (17). Penempatan TPS.
Terkait dengan data pemilih, Herwyn mewanti-wanti terjadinya mobilisasi surat keterangan oleh instansi berwenang. “Pelayanan terhadap pemilih harus maksimal, termasuk pemilih pindah harus sesuai prosedur,” tegas Herwyn. (***)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …