Pantau Kondisi DPT dan DPTb-1

KOTAMOBAGU – KPU Kotamobagu memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Kotamobagu untuk memantau kondisi fisik DPT dan DPTb-1 yang terpampang di kantor lurah dan desa.

“Saat ini intensitas hujan tinggi, bisa saja lembaran DPT mau pun DPTb-1 yang ditempel di luar atau teras kantor lurah/desa basah dan sudah tidak bisa dibaca lagi,” kata Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi data dan informasi, Rabu (18/11/15).

Menurut Asep, bila ditemui kondisi DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb-1 (Daftar Pemilih Tambahan) yang sudah tidak bagus, langsung informasikan ke operator Sidalih KPU Kotamobagu. “Kami sudah meminta operator mengganti atau memberikan softcopy DPT dan DPTb-1 ke PPK untuk selanjutnya ditempel di kantor lurah/desa atau tempat-tempat lainnya.”

Terkait data pemilih, Asep menjelaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 10/2015 mengatakan bagi wajib pilih yang belum terdaftar di DPT maupun DPTb-1 akan ada DPTb-2. “Menurut Pasal 10 bagi pemilih dimaksud cukup menunjukkan KTP, KK, Paspor atau identitas lain kepada KPPS saat pemungutan suara.”

Hanya saja, masih kata Asep, tidak semua warga bisa dilayani KPPS. “KPPS hanya melayani mereka yang berdomisili di wilayah TPS sesuai identitas. Kesempatan itu diberikan sejam sebelum pemungutan suara ditutup. Ini mirip dengan DPKTb saat pileg dan pilpres kemarin.”

Lalu bagaimana dengan pemilih kategori Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) agar bisa memilih? Peraturan KPU Nomor 10/2015 mengatakan; (1). Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah pemilih yang karena keadaan tertentu tidak bisa memilih di TPS-nya dan memberikan suara di provinsi/kabupaten/kota lain yang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah.

Kemudian (2). Keadaan tertentu dimaksud antara lain; (a). menjalankan tugas saat hari H pemungutan suara, (b). menjalani rawat inap dan keluarga pendamping, (c). menjadi tahanan di rutan atau lapas, (d). tugas belajar, (e). pindah domisili, (f). tertimpa bencana alam.

“Untuk DPPh, pemilih akan diberikan formulir A5 dari PPS asal dan melapor ke PPS tujuan, selambatnya H minus 3, tepatnya tanggal 5 Desember 2015. Kalau pun yang bersangkutan tidak sempat melapor ke PPS tujuan, KPPS tetap memberikan kesempatan,” pungkas Asep. (**)

Leave a Reply