Nayodo ‘Semprot’ PPS-PPK

KOTAMOBAGU – Lantaran sering mendapat teguran dan kritik dari KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Koerniawan ‘semprot’ PPS dan PPK.

Pada rapat koordinasi (rakor) yang menghadirkan panitia pemungutan suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kotamobagu, Nayodo me-warning penyelenggaran pemilu ditingkat desa dan kelurahan itu untuk segera menuntaskan daftar pemilih tetap (DPT) yang masih bermasalah.

“Kami memberikan tugas kepada PPS dan PPK untuk membersihkan nomor induk kependudukan (NIK) yang masih invalid atau bermasalah. Yang tidak maksimal dan tidak memberikan laporan perkembangan akan diganti atau di-PAW,” tegas Nayodo yang kemarin didampingi empat komisioner KPU Kotamobagu; Nova Tamon, Iwan Manoppo, Aditya Tegela dan Asep Sabar.

Alasan Nayodo menyampaikan hal itu karena KPU RI juga sudah mengeluarkan edaran Nomor 870/KPU/XII/2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan kembali PPK serta PPS. Dalam point 4 edaran ditegaskan bahwa KPU kabupaten/kota dipersilakan untuk mengevaluasi kembali integritas, independensi dan profesionalitas PPK-PPS tahun 2013. “Kami diberikan kewenangan untuk mengganti personil PPS dan PPK bila ada temuan atau bahkan melakukan seleksi ulang,” ujar Nayodo.

Yang menarik, terkait daftar pemilih, PPS dan PPK ternyata punya cerita sendiri. Kepada KPU Kotamobagu mereka sempat menyampaikan seluruh uneg-uneg terkait DPT yang hingga kini belum beres. “Kami sudah melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah penduduk, tapi selalu saja ada persoalan seperti pemilih yang keluar daerah, domisili tidak menetap dan bahkan sudah meninggal. Sayangnya hal ini mengapa tidak segera diperbaharui datanya oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” tegas salah satu personil PPS.

Bahkan dia berani menyimpulkan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak pernah memperbaharui data kependudukannya. “Bayangkan saja, masih ada pemilih yang sudah meninggal empat tahun lalu masih terdata di Dukcapil. Persoalan lagi yang sering muncul di lapangan adalah pemilih yang memiliki e-KTP tapi tidak memiliki NIK di DPT.”

Akhir dari pertemuan, KPU Kotamobagu memberikan deadline kepada PPK dan PPS untuk segera membersihkan pemilih yang invalid sebanyak 1.548 hingga dengan tanggal 28 Januari mendatang. “Data ini selanjutnya akan disampaikan ke KPU Provinsi Sulut untuk ditetapkan,” tambah Asep Sabar, Ketua Divisi Data Informasi, Humas, Kampanye dan Hubungan antar Lembaga KPU Kotamobagu. (**)