Home / Berita / Nama Baik KPU di Tangan PPID

Nama Baik KPU di Tangan PPID

KOTAMOBAGU – PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dan Surat Edaran KPU RI Nomo 464 Tahun 2016, terkait pengelolaan dan pengawasan aplikasi online PPID, ditindaklanjuti KPU Kotamobagu.
PPID di Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Secara sederhana PPID adalah orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan Publik.
“Jadi, setiap Badan Publik, termasuk KPU Kotamobagu, idealnya memiliki PPID,” kata Iwan Manoppo, Komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi PPID, Senin (22/08/16).
Menurut Iwan, pada Pasal 1 angka 9 UU KIP, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. “Artinya PPID menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengemban tugas tata kelola informasi internal. PPID juga yang menentukan baik-buruknya sebuah lembaga melalui layanan informasi. Tugas PPID terkait dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.”
Masih kata Iwan, lebih detail lagi PPID bertanggungjawab menetapkan klasifikasi informasi: rahasia atau tidak. Juga melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta. Jika salah menetapkan, PPID akan diperhadapkan pada persoalan antara melindungi atasan dengan kepentingan melayani hak masyarakat atas informasi.
“Jika itu terjadi, Pasal 52 UU KIP mengancam pidana bagi setiap Badan Publik yang tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik jika tindakan itu merugikan orang lain,” tegas Iwan di ruang kerjanya.
Nah, untuk menindaklanjuti semua itu, KPU Kotamobagu dalam rapatnya Senin siang ini menyusun standard operational procedur (SOP), dengan harapan implementasi UU KIP di lingkungan KPU Kotamobagu dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepastian akses informasi bagi komunitas warga/masyarakat merupakan hak-hak universal yang melekat pada setiap orang (hak asasi). Negara tak boleh menghalang-halangi setiap orang mendapatkan informasi sepanjang tidak mengancam hak-hak orang lain,” tambah Nayodo Koerniawan, Ketua KPU Kotamobagu.
Nayodo benar, apalagi seiring perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan negara dan masyarakat, informasi diposisikan sebagai barang publik, terutama pada informasi yang terkait dengan pelayanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“PPID akan memicu kepercayaan masyarakat pada KPU Kotamobagu, jika informasi dan dokumen-dokumen dapat diakses masyarakat secara terbuka dan memudahkan seorang mengetahui tingkat informasi dari lembaga, maka akan semakin baik KPU Kotamobagu,” pungkas Nayodo. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …