Menyoal Data Pemilih

KOTAMOBAGU – Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digelar PPK se-Kotamobagu Selasa (29/09/15), ternyata berjalan alot.

Pasalnya Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menuding Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak mau menindaklanjuti temuan mereka.

“Sejak pleno di kecamatan kami sudah mengingatkan bahwa daftar pemilih di empat desa di Kotamobagu Utara dicermati betul-betul karena banyak yang tidak memenuhi syarat,” kata Rinto Mokoginta, anggota Panwascam Kotamobagu Utara.

Pihak PPK Kotamobagu Utara sendiri berdalih bahwa pihaknya sudah sudah berkoordinasi dan menginstruksikan PPS untuk segera menindaklanjuti temuan Panwascam tersebut, terutama untuk nama ganda.

“Desa dan kelurahan tersebut Biga, Pontodon Induk, Pontodon Timur serta Upai,” ujar Junaidi Amra, Ketua PPK Kotamobagu Utara.

Itu yang terjadi di Kotamobagu Utara, di Kotamobagu Barat lain lagi. PPK Kotamobagu Barat malah dicap tidak mandiri dan proaktif dalam memberikan keputusan, “Kilahnya selalu KPU, KPU. Kenapa harus KPU terus? Kan pleno PPK juga memberikan kesempatan PPK untuk menuntaskan persoalan sebelum pleno ditingkat selanjutnya,” tegas Asz Paputungan, personil Panwascam Kotamobagu Barat.

Sande Makalalag, Ketua PPK Kotamobagu Barat menjelaskan bahwa pada pleno tingkat PPK lalu pihak Panwascam meminta salinan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

“Setelah berkonsultasi dengan KPU, ternyata tidak ada aturan yang menyarankan pleno PPK harus menyertakan data TMS ke Panwascam. Setahu saya PKPU 4/2015 menegaskan bahwa PPK diminta menyerahkan salinan formulir A3.2-KWK atau berita acara rekapitulasi kepada Panwascam, KPU dan tim pasangan calon,” beber Sande.

Saat Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Panwas Kotamobagu, Rabu (30/09/15), Asep Sabar, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi data pemilih mengaku pihaknya belum mendapat laporan kalau ternyata pleno ditingkat PPK sealot itu.

“Meski sudah di lakukan pleno bukan berarti tak bisa dirubah. Bisa, asalkan mendapat persetujuan dan kesepahaman semua pihak yang tentunya dilengkapi dengan data-data autentik.”

Terkait data ganda misalnya, lanjut Asep, jangan sampai mengulang pengalaman lalu, dimana setelah dilakukan penghapusan di portal ternyata yang bersangkutan ada atau masih hidup.

“Ini terkait dengan hak pilih seseorang, kalau tiba-tiba kami menghapus namun yang bersangkutan ada dan menggugat, bagaimana? Bisa kena pidana kita, karena dianggap menghilangkan hak konstitusi warga negara.”

Untuk itu, kata Asep, sebagaimana Pasal 17 ayat 5 PKPU No 4/2015 masukan Panwas maupun tim pasangan calon harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir dan lokasi TPS.

Di FGD itu juga, Ketua Panwas Kotamobagu, Musly Mokoginta, menegaskan pihaknya tidak berhenti untuk terus memantau perkembangan data pemilih di daerah ini.

“Persoalan data yang terjadi sekarang ini akibat tidak maksimalnya kerja PPDP saat coklit, ujung-ujungnya PPS, PPK, KPU dan Panwas yang harus kerja ekstra. Saat coklit lalu kami sudah mewanti-wanti untuk memonitor kerja-kerja PPDP.” (**)

Leave a Reply