Masa Tenang, Media Dilarang Muat Iklan

KOTAMOBAGU – Seiring dengan masuknya masa tenang setelah kampanye terbuka bagi para peserta pemilihan umum (pemilu), masyarakat diminta untuk juga tenang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu yang membidangi data informasi dan humas, Asep Sabar, meminta kepada partai untuk membenahi alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang di jalan-jalan atau halaman rumah.

“Mulai pukul 00.00 nanti malam semua APK sudah harus diturunkan atau ditertibkan oleh partai peserta pemilu termasuk calon legislatif (caleg),” kata Asep di ruang kerjanya, Sabtu (05/04/14).

Selain itu, masih kata wartawan senior itu, media-media juga diminta untuk tidak lagi memuat dan memasang iklan kampanye caleg maupun partai politik di medianya.

“Dengan masuknya masa tenang, maka tidak ada lagi aktivitas maupun informasi berbau kampanye, termasuk di media cetak maupun elektronik. Yang ada hanya iklan layanan KPU terkait ajakan memilih 9 April 2014,” tegas Asep menanggapi pertanyaan beberapa pimpinan media.

Pasal 36 peraturan KPU No.15/2013, tambah Asep, menegaskan bahwa media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Asep juga meminta kepada semua pihak untuk menghargai masa tenang yang akan berjalan hingga 8 April mendatang. “Sambil mensterilkan APK-nya, caleg maupun parpol untuk tetap menjaga tenangnya masa tenang. Jika tidak dipatuhi maka akan berhadapan dengan Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu).”

Asep benar, pada UU Pemilu Nomor 8/2012 yang diperkuat PKPU Nomor 21/2013 dikatakan bahwa siapa saja yang melakukan kampanye diluar jadual yang sudah ditentukan akan dipidana satu tahun dan denda Rp 12 juta. Hal-hal yang dimungkinkan adalah pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, iklan, berita dan bahkan dialog di media.

Karena itu caleg dan partai politik diminta untuk tidak menggelar kegiatan yang berdampak merugikan diri sendiri. Bahkan bisa saja pencalonan dibatalkan jika putusan pengadilan terbukti dan yang bersangkutan terpilih sebagai anggota legislatif. (**)

Leave a Reply