LDK Tahap II Hingga 2 Maret

KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu kembali mengingatkan kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 untuk segera memasukkan Laporan Dana Kampanye (LDK) tahap kedua.

Bahkan KPU Kotamobagu, sebagaimana disampaikan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan, Aditya Tegela, meminta semua parpol lebih terbuka dalam pelaporan dana kampanye tahap kedua. “Kami harapkan semua pihak berlaku jujur dalam pelaporan kali ini. Tidak ada dana kampanye yang tidak dilaporkan, semua harus dimasukkan,” tegas Aditya.

Hal-hal yang harus disampaikan, kata Aditya, semua transaksi baik pengeluaran ataupun penerimaan dana kampanye Pemilu yang terjadi wajib dilaporkan oleh peserta pemilu kepada KPU. “Kami ingin laporan tahap kedua ini disusun sebaik mungkin, terbuka dan sesuai aturan. Sama seperti pada tahap pertama, laporannya sudah baik, tepat waktu.”

“Hingga tanggal 11 Februari ini belum ada satu pun parpol yang memasukkan LDK Tahap II. Seharusnya mulai sekarang mereka sudah bisa memasukkan LDK supaya jangan ada kesan terburu-buru sebagaimana tahap pertama lalu. Sebab jika ada perbaikan masih banyak waktu.”

Pasal 138 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8/2012 tentang pelaporan dan penyetoran dana kampanye sudah jelas. “Sanksi-nya jika tidak menyerahkan hingga 2 Maret 2014, maka KPU akan melakukan pembatalan parpol sebagai peserta pemilu,” tegas Aditya.

Tak hanya itu, masih kata Aditya, kepada para calon anggota legislatif (caleg) yang tidak memasukkan LDK ke partainya, sanksi-nya yang bersangkutan tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih. “Kami sudah melakukan sosialisasi kepada anggota-anggota parpol termasuk bimbingan teknis berkaitan dengan pelaporan dan penyetoran dana kampanye. Jadi tidak ada alasan lagi bagi anggota parpol untuk tidak menyetorkan dana kampanye,” ungkapnya.

Peraturan KPU Nomor 17/2013 sudah tegas bahwa parpol tidak bisa mengenyampingkan pelaporan dana kampanye. Karena prinsip dana kampanye yang dikeluarkan peserta Pemilu 2014 adalah bagian dari akuntabilitas dan transparan. Karena itu disini dibutuhkan komitmen peserta pemilu. Dan, jika tidak diperhatikan paling lambat 14 hari setelah penghitungan suara, peserta Pemilu 2014 didiskualifikasi. (**)

Leave a Reply