Home / Berita / KPU Sosialisasi Tolak Politik Uang

KPU Sosialisasi Tolak Politik Uang

KOTAMOBAGU – “Hasil penelitian yang dilakukan salah satu kampus, ternyata politik uang di Kota Kotamobagu sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan.”
Penegasan tersebut disampaikan langsung Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu saat memberikan materi pada acara Konsolidasi, Pendidikan Politik Diskusi dan Aksi Sosial yang digelar Partai Demokrat Kotamobagu, di Restoran Lembah Bening, Minggu (18/12/16).
Money Politics atau politik uang, kata Asep memberikan pendidikan yang salah kepada masyarakat, mereka jadi pragmatis dan menyalahgunakan hak konstitusi yang diberikan Tuhan. “Karena itu KPU Kotamobagu berharap Partai Demokrat Kotamobagu bisa menjadi motor penggerak untuk memberantas praktek-praktek tidak terpuji saat pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di daerah ini,” tegas Asep.
Di hadapan ratusan peserta konsolidasi, Asep banyak mengupas soal regulasi yang digunakan KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum. “Memang harus diakui bahwa sering berubahnya regulasi sempat membuat internal KPU sering berbeda pendapat. Meski demikian KPU tetap harus bekerja maksimal dan menghindari jerat hukum.”
Sessi materi yang tak lebih dari 90 menit itu sempat memanas ketika para penanya yang tak lain kader Partai Demokrat mempersoalkan data pemilih yang selalu berubah-ubah dan masih masuknya pemilih yang sudah meninggal, serta sikap KPU Kotamobagu terhadap merebaknya praktek politik uang.
Menurut Asep, saat ini KPU menggunakan sistem data pemilih (sidalih) dalam melaksanakan tugas memutakhiran data pemilih. “Intinya bahwa KPU Kabupaten/Kota hanya menerima daftar nama yang sudah ada dari Kemendagri, dalam hal ini Discapil dalam bentuk DP4, kemudian dicocokan dan diteliti (coklit) oleh PPDP. KPU tidak memiliki kewenangan untuk menghapus atau menambah nama di data pemilih. Kalau itu terjadi bisa pidana,” jelas Asep.
Sedangkan terkait politik uang, kata Komisioner berlatar jurnalis itu, selama ini KPU Kotamobagu hanya menerima laporan dari pengawas pemilu hanya terkait data pemilih, dan belum pernah terkait politik uang.
“Di UU sudah tegas bahwa KPU harus menindaklanjuti temuan panwas. Bahkan sampai kepada pencoretan calon kalau memang terbukti melakukan politik uang. Nah, persoalannya bagaimana kita mau tindak lanjuti adanya dugaan politik uang kalau tidak ada laporan dari Panwas. Apalagi pengawas sekarang sudah sampai ke TPS. Bahkan regulasi lebih tegas lagi bahwa tak hanya pemberi yang dijerat hukum, penerima juga bisa. Hukumannya bisa mencapai dua tahun penjara.”
Karena itu, lanjut Asep, KPU Kotamobagu berharap kepada Partai Demokrat untuk selalu mengkampanyekan tolak politik uang dan mengajak konstituen untuk mendaftarkan diri kalau memang belum terdaftar di daftar pemilih. “Panjang waktu yang diberikan untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum, bahkan setiap tiga bulan KPU diberikan kesempatan untuk memutakhirkan atau meng-upgrade daftar pemilih berdasarkan masukan dari PPS dan PPK.”
Hadir pada acara itu Ketua DPC Partai Demokrat Kotamobagu yang juga anggota DPRD Kotamobagu, Ishak Sugeha bersama Reggie Manoppo, Mulyadi Paputungan dan pengurus lainnya, diantaranya Denny Mokodompit. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …