Home / Berita / KPU Pun Harus Transparan

KPU Pun Harus Transparan

MANADO – Tidak saja lembaga pemerintahan yang harus transparan dalam mengelola keuangan dan program, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dituntut untuk itu.
Penegasan tersebut disampaikan Fachruddin Noh yang mewakili Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara saat membuka acara Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja 2017 dan Laporan Kinerja 2016 di Hotel Lagoon Manado, Selasa (17/01/17).
Didampingi Komisioner KPU Sulawesi Utara lainnya, Vivie Goeorge dan Zulkifli Golonggom serta Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara, Fachruddin mengingatkan soal keseriusan para peserta yang terdiri dari Sekretaris serta Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Perencanaan dan Data, mengikuti acara tersebut.
“Laporan kinerja dan Perjanjian Kinerja merupakan keharusan yang dilakukan oleh instansi, termasuk KPU. Penyusunan laporan dan perjanjian kinerja merupakan salah satu bentuk transparansi,” tegas Fachruddin, Pelaksana Harian Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara ini.
Menurut Asep Sabar, Komisioner KPU Kotamobagu yang mengikuti acara yang sedianya akan digelar hingga Kamis (19/01/17), KPU Kotamobagu sendiri sejak sepekan terakhir ini memang sudah menyusun laporan dan perjanjian kinerja dimaksud.
“Sejak adanya edaran dari KPU RI, kami langsung menyusun laporan dan perjanjian kinerja. Ini penting agar semangat dan keseriusan baik Komisioner maupun Sekretariat dalam mengelola program maupun keuangan bisa serius dan transparan,” tegas Asep didampingi Sekretaris KPU Kotamobagu, Abdullah Mokoginta.
Sebagaimana diketahui, untuk menyusun laporan maupun perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi KPU sebenarnya merujuk pada DIPA dan RKKL. Kebijakan dibuat sepenuhnya oleh komisioner dan kemudian ditindaklanjuti oleh secretariat melalui Biro-Biro yang ada di KPU RI dan terus dilakukan secara berjenjang hingga ke KPU Kabupaten/Kota.
Adapun rujukan dari penyusunan laporan dan perjanjian kinerja antara lain Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang pemberantasan korupsi, Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang laporan kinerja dan perjanjian kinerja. ***

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …