KPU-Pemkot Kotamobagu Sinkronisasi Data Pemilih

KOTAMOBAGU— Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2010 lalu, mulai disinkronisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hasilnya, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.

Salah satunya, sekira ribuan pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilgub 2010, lalu, namun dalam DP4 tidak lagi tercatat. Kemudian, ribuan penduduk potensial pemilih yang data kependudukannya tidak lengkap. Bahkan, ditemukan pula penduduk potensial pemilih yang mempunyai nama sama tetapi tempat tanggal lahirnya berbeda.

“Inilah yang kami maksudkan untuk dilakukan sinkronisasi data antara KPU dengan Pemkot. Agar, data yang akan dimutakhirkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersama Panitia Pencatatan Data Pemilih (PPDP) tidak bingung dengan kondisi data yang ada saat ini. Harus ada persepsi hukum yang sama,” kata Sekretaris KPU Kotamobagu Muhammad Agung Adati.

Di sisi lain, anggota KPU Robiyanto Suid, lebih menegaskan pada persoalan tahapan ini harus dilakukan secara prosedural sesuai aturan. Alasannya, bukan hanya hasil Pilwako yang bisa digugat, tapi tahapan pun bisa digugat. “Gugatan tahapan ini bisa menggugurkan semua hasil yang sudah diperoleh. Karena itu, semua prosedur yang berkaitan dengan data pemilih wajib dilakukan. Tentunya, dengan persepsi hukum. Apa yang tercatat dalam aturan, tidak bisa diganggu gugat. Salah satunya, bila ada pemilih yang mempunyai KTP ganda, tetapi masih terdaftar di Kotamobagu, tentunya harus diakomodir sebagai pemilih Pilwako,” kata Robiyanto.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Dra Djumiaty Makalalag dan Kepala Dukcapil Refly Mokoginta SE, secara bergantian mengatakan, berbagai kemungkinan dalam pendataan pemilih ini akibat sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). “Artinya, walaupun hanya berbeda satu huruf, i dan y, meski orangnya sama, namun dalam sistem tetap tercatat dua orang. Nah, yang terjadi bila ada di DPT Pilgub tetapi tidak tercatat di DP4, kemungkinan pertama sudah pindah, kemungkinan kedua salah dalam pengetikan nama. Inilah yang harus diteliti bersama. Bukan hanya KPU, tetapi para camat, sangadi/lurah juga harus turut membantu dalam pemutakhiran data,” sebut keduanya.(*)

Leave a Reply