KPU Legalkan Quick Count

KOTAMOBAGU – Beberapa pertanyaan masyarakat terkait boleh-tidaknya mereka melakukan penghitungan cepat (quick count) pada Pemilu 2014, terjawab sudah.

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23/2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dijelaskan bahwa masyarakat dipersilakan melakukan survei atau jajak pendapat, termasuk penghitungan cepat pemilu. Menurut Ketua Divisi Humas, Data Informasi, Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga KPU Kotamobagu, Asep Sabar, Pasal 20 PKPU tersebut dijelaskan masyarakat dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu.

“Bahkan peraturan ini lebih merinci survei yang diperbolehkan; survei tentang perilaku Pemilih, tentang hasil Pemilu, tentang kelembagaan Pemilu seperti penyelenggara Pemilu, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, survei tentang calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota,” jelas Asep sambil menambahkan bahwa lembaga survey-nya tentu harus terdaftar di KPU setempat.

Sebagaimana diketahui, Pasal 22 PKPU tersebut menjelaskan Lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dinyatakan terdaftar apabila melakukan pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan persyaratan: a. Akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga; b. Susunan kepengurusan lembaga; c. Surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat; d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 x 6 = 4 lembar, e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei: 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; 2. tidak menganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu; 3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas; 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar; 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat; 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data; 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat-tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat.

Tak hanya itu pada Pasal 23 (1). Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.

Kemudian (2). Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak dilakukan pada masa tenang. (3). Pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. (4). Pengumuman hasil hitung cepat dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Dan yang perlu diingat, sebagaimana tercantum pada pasal Pasal 24 bahwa lembaga yang melakukan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU tempat lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat terdaftar paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei.

Sementara jika terjadi ketidakpuasan di masyarakat, pada Pasal 25 PKPU ini ditegaskan bahwa pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat disampaikan kepada KPU dengan menyertakan identitas pelapor. Bila itu terjadi, maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk menilai kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu. Dewan Etik tersebut di SK-kan oleh KPU. (**)