Home / Berita / KPU Kotamobagu Gelar Rakor Marathon

KPU Kotamobagu Gelar Rakor Marathon

KOTAMOBAGU – Sore hingga malam, Sabtu (10/02/18) ini, KPU Kota Kotamobagu menggelar rapat koordinasi (rakor) secara marathon membahas kampanye dan laporan dana kampanye.
Terkait kampanye pasangan calon Pilkada 2018, menurut Iwan Manoppo, Komisioner KPU Kota Kotamobagu yang membidangi kampanye, nanti KPU yang akan mengatur soal alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2018. Salah satu yang diatur KPU adalah desain dan materi alat kampanye. “KPU Kota Kotamobagu akan menerima desain dan materi APK dari tim pasangan calon.”
Iwan menjelaskan ukuran bahan APK juga diatur oleh KPU. Seperti brosur, poster, dan pamflet. “Selebaran brosur, pamflet, poster diatur dalam PKPU. Karena itu kami mengundang aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa serta Kesbang POL Kota Kotamobagu untuk rapat menentukan zona pemasangan APK tersebut,” kata Iwan.
Menurut Iwan, masa kampanye akan dimulai pada 15 Februari 2018. Tiap pasangan calon akan diberi waktu lima hari setelah masa penetapan pasangan calon, yaitu sejak 12 Februari 2018. “Tanggal 12 Februari penetapan paslon pilkada, tanggal 13 Februari diundi nomor urutnya, mulai tanggal 15 Februari kampanye, kami berikan waktu untuk serahkan desain bahan kampanye itu.”
Aturan terkait APK sendiri adalah PKPU Nomor 4 Tahun 2017, dimana pada pasal 28, berbunyi: (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.
Kemudian (2) APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a). baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 meter x 7 meter, paling banyak lima buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; (b). umbul-umbul paling besar ukuran lima meter x 1,15 meter, paling banyak 20 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau (c). spanduk paling besar ukuran 1,5 meter x 7 meter, paling banyak dua buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
Sedangkan ketentuan terkait desain dan materi APK ditentukan oleh tim pasangan calon terdapat pada Pasal 29: (1) Desain dan materi APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Berikutnya (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
Usai rakor dengan aparat, KPU Kota Kotamobagu langsung menggelar Rakor dengan tim penghubung (Liasion Officer) dan pimpinan partai politik se-Kota Kotamobagu. “Tim penghubung diharapkan memahami aturan yang berlaku terkait dengan laporan dana kampanye. Karena bisa saja tanpa ada laporan pasangan calon bisa didiskualifikasi,” kata Amir Halatan, Komisioner KPU Kota Kotamobagu yang membidangi dana kampanye.
Kata Amir, pelaporan dana kampanye jadi salah satu hal wajib yang harus dijalankan oleh setiap pasangan calon (paslon) di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Laporan dana kampanye sendiri terdiri dari tiga jenis, laporan awal, laporan penerimaan sumbangan serta laporan penerimaan dan pengeluaran. ”Untuk laporan akhir penerimaan, kalau terlambat maka sanksinya adalah pembatalan calon,” ujar Amir. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …