Home / Berita / KPU KK Penuhi Panggilan PTUN

KPU KK Penuhi Panggilan PTUN

KOTAMOBAGU – Meski perhelatan akbar serta tahapan Pemilihan Walikota dan Walikota Kota (Pilwako) Kotamobagu Tahun 2018 sudah berakhir, namun persoalan hukum masih harus dijalani oleh KPU Kota Kotamobagu.
Buktinya, Senin (19/11/18) kemarin lima Komisioner KPU Kota Kotamobagu; Iwan Manoppo (Ketua), Asep Sabar, Yokman Muhaling, Zulkifli Kadengkang dan Adrian Herdi Dayoh memenuhi panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado di Manado. “Persidangan di PTUN Manado kemarin adalah yang ketiga kalinya, dan kami baru bisa hadir pada persidangan ketiga kali ini, mengingat begitu padatnya tahapan Pemilu 2019,” kata Iwan Manoppo kepada media ini.
Pada persidangan kemarin selain lima Komisioner KPU Kota Kotamobagu, juga hadir Wakil Walikota Kota Kotamobagu hasil Pilkada 2018, Nayodo Koerniawan, yang juga dipanggil sebagai pihak turut tergugat. Bahkan Majelis Hakim PTUN Manado yang terdiri dari Sanny Pattipeilohy (Ketua), Andi Jayadi Nur dan Anang Suseso Hadi secara resmi memanggil Wailkota Kota Kotamobagu terpilih; Tatong Bara untuk dihadirkan pada persidangan lanjutan yang digelar pada Senin (26/11/18) pekan depan.
Adapun penggugat perkara dengan Nomor 47/G2018/PTUN.Mdo tersebut adalah Jainudin Damopolii dan Suharjo Makalalag, calon Walikota Kota dan Wakil Walikota Kotamobagu pada Pilkada 2018. Namun untuk proses persidangan di PTUN Manado, Jainudin dan Suharjo mempercayakannya kepada Kuasa Hukumnya yang terdiri dari Salahudin Pakaya, Ardi Wiranata Arsyad, Aryoadi Pramono, Febriyan Potale dan Ferdinansyah Nur yang tergabung dalam Salahudin & Associates yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat No. 35 Kota Gorontalo.
Dalam gugatannya, Salahudin cs mengatakan bahwa obyek sengketa adalah terkait Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 107/PL.03.7-Kpt/7174/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pilwako Kotamobagu Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018. Pasalnya Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan sebagai calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Kotamobagu yang merupakan incumbent (petahana) melakukan mutasi jabatan. Sebab, sebagaimana Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10/2016 Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
KPU Kota Kotamobagu yang dihubungi media ini mengaku pihaknya belum bisa berkomentar banyak. “Kami masih harus mempelajari gugatannya serta berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk secara berjenjang ke atas. Jawabannya akan kami sampaikan pada sidang lanjutan yang akan digelar Senin mendatang,” pungkas Adrian Herdi Dayoh, Divisi Hukum. (***)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …