KPU Gelar Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan

KOTAMOBAGU— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) verifikasi calon perseorangan. Bimtek yang digelar di Aula Restoran Lembah Bening, Jumat 8 Februari 2013, kemarin, menghadirkan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Bimtek menghadirkan pemateri dari KPU Kota Kotamobagu, Rubiyanto Suid, S.Hut dan pemateri dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kotamobagu, Shakespeare Makalunsenge, SH, yang dimoderatori Sekretaris KPU Kota Kotamobagu, Muhammad Agung Adati, ST, MSi.

Menurut Sekretaris KPU Kota Kotamobagu, Muhammad Agung Adati ST, MSi, saat mengawali acara, Bimtek ini bagian dari tahapan yang dilaksanakan KPU Kota Kotamobagu untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kotamobagu 2013. Karena itu, semua pelaksana yakni PPK dan PPS agar mengikuti kegiatan ini secara total, agar input yang didapatkan betul-betul dapat dipahami untuk menciptakan pemilukada yang berkualitas.

Pembawa materi pertama Rubiyanto Suid, S.Hut pada kesempatan pertama, mengaskan ada dua tahapan yang sangat penting pada perampungan data dari calon perseorangan, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi data faktual. “Dalam verifikasi administrasi beberapa hal yang sering menjadi kendala diantaranya bila ditemukan ketidakbenaran data, maka nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan termasuk diantaranya, pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu. Kemudian, ditemukan dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus dalam surat dukungan, ditemukan nama dan tanda tangan pendukung yang berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan,” urai Suid.

Disebutkan pula, dalam surat dukungan jika tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku. “PPK dan PPS dituntut kecermatan, ketepatan dan ketelitian. Bila satu suara saja tidak terakomodir, maka konsekuensi hukumnya sangat besar,” tegas Suid.

Sementara untuk verifikasi faktual dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan. “Dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon,” sebutnya.

Sementara itu, pemateri kedua Shakespeare Makalunsenge dari Panwaslu Kota Kotamobagu, hanya sedikit melakukan penegasan tentang fungsi pengawasan yang akan dilakukan. “Terkait data pemilih ini menjadi tugas penting dalam pengawasan Panwaslu, karena itu kita akan serius mengawasi tugas dari PPK dan PPS dalam melakukan verifikasi data pemilih,” tegas Shakesperae.(*)

Leave a Reply