KPU Buka Warung Konsultasi

KOTAMOBAGU – Seiring berjalannya tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, KPU Kota Kotamobagu (KK) bakal membentuk helpdesk (warung konsultasi) bagi peserta Pemilu 2014.“Pembentukan lembaga ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyuluhan bagaimana pelaporan dana kampanye,” kata Ketua KPU KK, Nayodo Koerniawan di kantornya kemarin.

Penyuluhan dan sosialisasi tersebut, lanjut Nayodo, akan menekankan pada kewajiban pelaporan audit dana kampanye oleh parpol peserta pemilu legislatif tahun 2014. “Dengan dibukanya warung konsultasi tersebut diharapkan setiap Parpol dapat memperoleh informasi secara jelas tentang pelaporan dana kampanye di kantor KPU dari pukul 13.00 hingga 15.30 Wita, dari Senin-Kamis.“

Nayodo menambahkan kegiatan konsultasi tersebut akan berlangsung sampai bulan April 2014. “Pengurus partai politik peserta pemilu 2014 akan mendapatkan informasi detail dalam konsultasi yang diberikan, sehingga parpol lebih mengerti bagaimana cara pengisian tertulis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye,” kata Nayodo.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Hukum dan Pengawasan KPU KK, Aditya Tegela, menambahkan KPU KK akan bertindak tegas terhadap parpol dan calon anggota legislatif (caleg) yang tidak melaporkan dana kampanye. “Sanksinya, parpol dan caleg bisa didiskualifikasi dari kepesertaannya dalam pemilu 2014.”

Intinya, kata Aditya, seluruh parpol peserta pemilu dan semua caleg wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU. Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 soal Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. “Jadi pelaporan oleh parpol dan caleg itu wajib. Jika ada yang tidak melaporkan, sanksinya bisa didiskualifikasi dari pemilu.”

Nayodo dan Aditya benar, pelaporan dana kampanye tersebut dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas dana kampanye setiap parpol dan caleg. Besaran sumbangan dana kampanye bagi parpol dan caleg pun dibatasi. Untuk perorangan, sumbangan dana maksimal yang diperbolehkan adalah Rp 1 miliar. Sedangkan untuk perusahaan paling banyak boleh memberikan sebanyak Rp 7,5 miliar.

Nah, jika nanti terbukti ada sumbangan yang melebihi nilai tersebut, KPU diberikan kewenangan untuk menyerahkannya kepada negara. Dengan kata lain, jika jumlah sumbangan dana kampanye melebihi ketentuan, sisanya akan secara otomatis masuk ke kas negara. (**)

Leave a Reply