KPPS dan Staf KPU (Pun) Bisa Digugat

KOTAMOBAGU – Kalau selama ini hanya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang selalu jadi sasaran sengketa hasil pemilu maupun pemilukada, sekarang tidak lagi.

Menurut komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sarbini, saat memberikan materi pada acara Bimbingan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu se-Sulawesi Utara di Hotel Aryaduta Manado, Rabu (19/03/14), yang namanya penyelenggara pemilu atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya bisa digugat atau diadukan ke DKPP.

“Sekarang ini tidak lagi komisioner KPU yang jadi sasaran aduan masyarakat, tapi juga penyelenggara ditingkat bawah seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” tegas Nur.

Bahkan tak hanya itu, lanjut Nur, staf secretariat yang diindikasi bermain curang dan cukup bukti, bisa juga diadukan ke DKPP. “Semua bisa diadukan ke DKPP, mulai dari pegawai pemda yang dipinjamkan ke KPU, staf organic KPU, termasuk honorer semua dimungkinkan untuk diadukan jika cukup bukti.”

Ketika ditanya soal sanksi apa yang dijatuhkan bagi PNS yang terlibat sebagai penyelenggara, Nur menegaskan akan dikembalikan ke induknya dengan berbagai rekomendasi agar yang bersangkutan tidak lagi dilibatkan pada pos-pos penting di pemerintahan.

“Kalau komisioner bisa dipecat, pegawai hanya diberikan rekomendasi ke pimpinannya bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kesalahan dan jadi bahan pertimbangan untuk posisi di pemerintahan,” jelas Nur.

Menanggapi hal itu, komisioner KPU Kotamobagu, menyambut gembira. “Ini artinya tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dengan penyelenggaraan pemilu. Jika memang bersalah harus menghadari gugatan,” tegas Nayodo Koerniawan diiyakan Asep Sabar, Iwan Manoppo, Nova Tamon dan Aditya Tegela.

Menurut Nayodo, dalam banyak kasus justru banyak sengketa muncul akibat kekeliruan yang dilakukan bukan oleh komisioner. “Disini ada asas keadilan, khususnya bagi komisioner. Untuk itu kami mewarning secretariat berserta jajarannya dan penyelenggara hingga ke bawah untuk bekerja sesuai aturan dan harus katakan tidak terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.”

Masih kata Nayodo, pada rapat awal pekan ini pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada seluruh penyelenggara pemilu ditingkat bawah untuk menyampaikan laporan hubungan family dengan peserta pemilu. “Data itu kami tunggu hingga akhir bulan ini sudah harus masuk. Ini penting agar ke depan tidak ada persoalan apa-apa,” pungkas Nayodo. (**)

Leave a Reply