Home / Berita / KPK Bekali Paslon Pilkada

KPK Bekali Paslon Pilkada

KOTAMOBAGU – Pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak Tahun 2018 dari enam kabupaten/kota se-Sulawesi Utara mendapat pembekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda Sulut, Kami (12/04/18) kemarin.
“Tak hanya pembekalan, Pimpinan KPK juga mengharapkan agar paslon yang nantinya akan terpilih dalam Pilkada 2018 bisa menjadi agen pemberantasan korupsi,” kata Asep Sabar, Komisioner KPU Kota Kotamobagu yang menghadiri acara tersebut bersama Nova Tamon (Ketua) dan Ridwan Kalauw, Jumat (13/04/18).
Pimpinan KPK, Laode M. Syarif, menekan soal enam poin modus korupsi yang kerap terjadi dan harus menjadi perhatian paslon terpilih nanti. (1) Terkait dengan SPPD fiktif. Misalnya perjalanan tiga hari ditulis tujuh hari. Dan itu selalu terjadi, diperparah lagi negara membiarkan hal ini. Berikutnya (2). Program fiktif. Ada programnya, tapi tidak ada kegiatannya, (3). Kebocoran APBN atau APBD.
Dibanyak kasus, kata Laode, pemerintah daerah biasanya sudah lebih dulu “mengamankan” anggaran untuk kepentingan yang tidak semestinya, pihak yang diajak kongkalikong seperti kontraktor (internal) bahkan dengan aparat hukum atau auditor pemeriksa (eksternal).
Kemudian (4). Perijinan. Terkait perijinan banyak ragamnya, mulai dari sogok-menyogok sampai pada praktek tipu-tipu yang mengatasnamakan pihak tertentu. (5). DPRD menyandera eksekutif dengan target mendapatkan proyek. KPK, tegas Laode, berharap pemerintah tegas dan jangan melemah dengan permainan DPRD atau DPR. “Kalau memang tidak diketuk, tidak masalah. Gunakan kembali APBD yang tahun sebelumnya.
Terakhir, (6). Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Dibeberapa kasus, KPK menemukan bukti pajak yang seharusnya dibayarkan, malah dijadikan tips kepada oknum aparat tertentu. Menurut Laode, KPK mengapresiasi semangat pemerintah di beberapa daerah yang menerapkan aplikasi diberbagai program pelayanan publik.
“Hanya saja lagi-lagi yang terjadi ada permainan oknum warga dengan oknum aparat yang bertugas meng-klik aplikasi. Padahal aplikasinya sudah cukup baik dalam rangka menghindari praktek-praktek kolusi dan sebagainya, tapi realita di lapangan tidak sebaik aplikasinya,” kata Laode.
Terkait dengan banyaknya oknum aparatus yang terlibat praktek-praktek korupsi maupun kolusi, Laode meminta kesejahteraan mereka untuk diperhatikan. Intinya ttetap berpedoman pada tunjangan berbasis kinerja.
Kepada para paslon yang bertarung di Pilkada 2018, KPK mengharapkan untuk tidak melakukan praktek politik uang (money politics). “Kalau bicara soal cost politics itu biasa dan wajar. Namun kalau sudah terkait dengan ajakan untuk memilih paslon tertentu dan jangan memilih paslon lain, itu tidak dibolehkan. Itu namanya sudah money politics.”
Paslon yang melakukan politik uang, kata Laode, berarti mereka tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri, sehingga harus menyogok rakyat pemilih. Mereka berpikir hanya dengan memberikan uang pasti rakyat akan percaya, dan memilihnya. “Padahal belum tentunya juga. Rakyat sekarang cerdas, bisa saja mereka ambil uangnya dan jangan pilih orangnya. Jika itu yang terjadi, begitu terpilih mereka pasti akan mencari akal untuk mengembalikan modal tersebut, dengan konsekuensi anggaran daerah yang sebenarnya buat pembangunan dikorup.”
Hasil penelitian yang dilakukan KPK, masih kata Laode, memang biaya mengikuti pilkada tidak kecil. Rata-rata Rp50 miliar untuk pilkada walikota atau bupati dan Rp100 miliar untuk gubernur. “Yang pasti hanya orang-orang yang punya kemampuan dan beranilah bertarung tanpa melakukan politik uang.”
Usai pembekalan dilakukan Deklarasi Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh para paslon dari enam kabupaten/kota se-Sulut, termasuk dari Kota Kotamobagu. Dari empat orang yang maju dalam Pilkada Kota Kotamobagu, Tatong Bara tercatat sebagai calon terkaya yakni Rp9,6 miliar, sementara Nayodo Koerniawan sebagai calon pemilik harta terkecil, yakni hanya Rp718 juta. Sementara calon lainnya Jainudin Damopolii memiliki harta sebanyak Rp4,7 miliar dan Suharjo Makalalag sebesar Rp1,142 miliar.
Hadir di acara tersebut selain paslon Pilkada Kota Kotamobagu Tatong Bara-Nayodo Koerniawan dan Jainudin Damopolii-Suharjo Makalalag ada juga Irjen Kementerian Dalam Negeri, Kapolda Sulut, Wakajati Sulut, KPU Sulut dan Bawaslu Sulut. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …