Home / Berita / Komisioner KPU Dilarang ‘Nyambi’

Komisioner KPU Dilarang ‘Nyambi’

KOTAMOBAGU – Instruksi KPU RI, agar Komisioner KPU di seluruh tingkatan bekerja penuh waktu dan tidak ‘nyambi’ baik di instansi pemerintah maupun swasta, ditindaklanjuti dua komisioner KPU Kotamobagu, Iwan Manoppo dan Asep Sabar.Sebelum menjadi anggota Kotamobagu, Iwan Manoppo tercatat sebagai staf pengajar di Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), sementara Asep Sabar sehari-harinya adalah Redaktur Senior di harian Radar Bolmong. Namun setelah resmi dilantik keduanya pun mengundurkan diri dari pekerjaannya, untuk serius dan fokus melaksanakan tugas di KPU Kotamobagu.
Berbeda dengan KPU-KPU lain, seluruh komisioner KPU Kotamobagu tidak ada yang berlatar pegawai negeri, karyawan atau pekerja di lembaga yang didanai pemerintah maupun BUMD dan BUMN. Hanya ada dua orang komisioner tercatat di lembaga swasta, yakni Iwan Manoppo dan Asep Sabar.
Keduanya, saat dikonfirmasi media ini, Senin (18/07/16), mengatakan sudah resmi mengundurkan diri sejak dilantik, 13 Oktober 2013 lalu. “Kami tidak ingin melanggar sumpah jabatan dan Undang Undang terkait kerja penuh waktu,” tegas Iwan diiyakan Asep sambil memperlihatkan surat dan bukti-bukti pengunduran dirinya.
Instruksi KPU RI Nomor 315/KPU/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016 itu sendiri menegaskan bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 huruf k UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu; syarat menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia bekerja penuh waktu dengan penjelasan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.
KPU RI juga mengingatkan beberapa hal penting, diantaranya (1). Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk; (a) tidak bekerja pada instansi/lembaga lain di luar KPU, baik instansi/lembaga pemerintah, BUMN, BUMD dan instansi swasta lainnya, (b) Hadir dan bekerja di KPU sesuai penetapan hari dan jam kerja.
Berikutnya (2). Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mematuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada (1), (3). Terhadap Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dalam masa keanggotaan KPU bekerja pada instansi/lembaga lain, untuk memilih tetap menjadi anggota KPU atau menekuni profesi lain, dengan membuat pernyataan disertai bukti pendukung, paling lambat 30 Juni 2016.
Selanjutnya (4). KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memproses pemberhentian terhadap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang memilih bekerja pada profesi lain.
Dibagian lain, General Manager merangkap Pimpinan Redaksi Harian Radar Bolmong, Fauzi Permata, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Asep Sabar sejak dilantik sudah mengajukan surat pengunduran diri.
“Tidak sampai sebulan, surat tersebut langsung ditindaklanjuti dengan surat keterangan resmi dari radar Bolmong dengan tembusan Direksi dan KPU Provinsi Sulawesi Utara serta KPU RI,” pungkas Fauzi diiyakan Guesman Laeta, Wakil Pemred. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …