Home / Berita / Kalau Sudah Maju Dilarang Mundur

Kalau Sudah Maju Dilarang Mundur

KOTAMOBAGU – Siapapun yang mencalonkan diri dan sudah ditetapkan sebagai calon pada Pilkada Serentak Tahun 20178, baik yang berasal dari partai politik (parpol) maupun perseorang dilarang mundur.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessy Momongan, saat menjadi pembicara pada bimbingan teknis pencalonan yang digelar oleh KPU Kota Kotamobagu di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Kamis (19/10/17).
Menurut Yessy, parpol diwajibkan untuk mengetahui secara mendetail seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, termasuk tahapan pencalonan. “Hak partai politik untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh KPU, termasuk dalam hal pendanaan.”
Kepada para peserta bimtek yang berasal dari perwakilan parpol se-Kota Kotamobagu serta para bakal calon walikota maupun wakil walikota yang sudah mendaftarkan diri ke berbagai parpol pada saat penjaringan, Yessy juga memaparkan soal bagaimana mekanisme pencalonan pada Pilkada Serentak Tahun 2018 saat ini.
“Ketika KPU sudah membuka pendaftaran, tentu syarat-syaratnya harus diikuti dan dipenuhi oleh seluruh bakal calon agar bisa ditetapkan menjadi calon.”
Yessy meyakini bahwa bagi mereka yang berniat maju dalam Pilkada dalam hal ini pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Kotamobagu, tentunya mereka sudah mempersiapkan secara matang kelengkapan berkas administrasinya, agar bisa lolos dan ditetapkan sebagai calon.
“Dan yang perlu diingat, bagi calon yang sudah mendaftar, maka tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Calon harus siap, jangan sampai ketika sudah dicalonkan atau ditetapkan sebagai calon lalu mengundurkan diri. Kalau itu terjadi maka dikenakan sanksi berupa denda.”
Pada sessi berikutnya, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, memaparkan soal tahapan dan jadwal yang akan dilalui pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Dia berharap KPU Kota Kotamobagu bisa melaksanakan seluruh tahapan yang sudah ditetapkan sebagaimana Peraturan KPU yang kemudian diterjemahkan dalam Pedoman Teknis.
Tugas KPU Kota Kotamobagu, kata Ardiles, sebagaimana juga KPU lainnya adalah membuka seluas-luasnya informasi kepada peserta, dalam hal ini parpol maupun masyarakat umum lainnya. “Partisipasi politik sangat ditentukan oleh akses informasi. Karena itu infoemasi harus senantiasa disampaikan ke masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.
Hadir pada acara tersebut Ketua Panwas Kota Kotamobagu, Musly Mokoginta, dan komisioner KPU Kota Kotamobagu, Nova Tamon, Iwan Manoppo dan Asep Sabar, serta Sekretaris KPU Kota KOtamobagu, Frans TA Manoppo. (**)

About Admin KPU KK

Check Also

GCS Kota Kotamobagu

KOTAMOBAGU – Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) sebagai bagian dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) …