Jangan Hambat Rakyat Memilih

MANADO – Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi data dan informasi, Zulkifli Golonggom, menegaskan bahwa tidak ada alasan warga yang sudah bisa memilih dihambat hak-hak konstitusionalnya.

Penegasan tersebut disampaikan Zulkifli saat bimtek pemutakhiran data pemilih (mutarlih) dalam rangka Pilgub Sulut 2015 di Aryaduta Hotel Manado, Sabtu (30/05/15).

Peraturan KPU dan Pedoman Teknis yang dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, kata Zulkifli, sudah jelas dan terang benderang bahwa masyarakat harus mendapat prioritas agar bisa memilih pada Pilgub Sulut mendatang.

“Bahkan banyak kemudahan yang diberikan oleh PKPU maupun pedoman teknis tersebut, tinggal bagaimana penyelenggara ditingkat bawah bisa bekerja maksimal dan mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat.”

Intinya, tegas Zulkifli, semua harus diakomodir sesuai aturan yang ada, termasuk mereka yang pindah domisili, tugas saat pencoblosan atau di rumah sakit, semuanya harus bisa dilayani dengan baik. “Pengalama pemilu kemarin sebagai pelajaran buat penyelenggara, terutama KPU Kabupaten/Kota se-Sulut untuk suksesnya Pilgub yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.”

Asep Sabar, Ketua Divisi Data KPU Kotamobagu mengatakan sejak pelantikan PPS maupun PPK, pihaknya sudah menginstruksikan seluruh Panitia Adhoc tersebut untuk benar-benar fokus menangani data pemilih, jangan sampai ada yang tidak beres.

“Meski belum memasuki tahapan data, sebagian PPS di Kotamobagu sudah punya data terbaru di wilayahnya masing-masing. Jadi nanti tinggal disikronkan dengan data dari Dukcapil Kotamobagu dan data pemilu kemarin,” kata Asep.

Sementara itu, Operator Sistem Data Pemilih (Sidalih) KPU Kotamobagu, Yusril Kobandaha, sempat menyampaikan tanggapan terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Menurutnya pengalaman Pemilu lalu, dimana masih banyaknya NIK dan NKK kosong, tidak boleh terulang di Pilgub. “Karenanya harus mendapat perhatian PPDP maupun PPS dan PPK.” (**)

Leave a Reply